Dilema Demokratisasi Kawasan ASEAN

Asean

ilustrasi, sumber : pixabay.com

Mudabicara.com_ Sejarah demokratisasi dapat dikatakan sebagai sejarah yang terus berulang pada tiap zaman. Adalah Samuel Huntington, dalam bukunya The Third Wave: Democratization menggambarkan bahwa gelombang ini merupakan sesuatu hal yang tak terelakkan dan berulang serta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ia mendefinisikan kejadian ini sebagai bentuk transisi rezim nondemokratis menuju demokrasi yang terjadi dalam periode waktu tertentu.

Ia menarik rentang waktu di mulainya demokratisasi dari gelombang pertama yang terjadi di Eropa pada kurun waktu 1828 hingga 1926. Dipicu oleh perkembangan pemikiran sosial dan ekonomi, masifnya proses industrialisasi dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah Eropa.

BACA JUGA : REPOSISI PERAN PEMUDA DI TENGAH DEMOKRATISASI

Selanjutnya, pada gelombang kedua yang terjadi pada kurun waktu 1943 hingga 1962 dipengaruhi oleh faktor politik dan militer. Hal ini dipengaruhi oleh kemenangan sekutu pada peristiwa Perang Dunia II, yang mendorong beberapa negara beralih ke sistem politik pemerintahan demokrasi. Gelombang kedua diikuti oleh proses dekolonisasi yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Adapun demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974. Terdapat empat faktor utama di antaranya melemahnya legitimasi rezim otoriter, pertumbuhan ekonomi, snowball effect demokratisasi di kawasan regional, dan adanya tekanan internasional. Huntington menegaskan rentan waktu terjadinya demokratisasi gelombang ketiga ini  hingga awal 1990-an.

Demokratisasi Ala ASEAN

Sementara demokratisasi menjadi sesuatu yang kompleks untuk diimplementasikan di Asia Tenggara. Namun berdirinya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 1967 menawarkan optimisme tentang ide-ide kerjasama bahkan sebagai perwujudan dukungan terhadap gelombang demokratisasi yang tengah melanda dunia pada masa itu melalui single identity sebagai satu ASEAN.

Melihat situasi dan kondisi internasional pada saat itu, tentu berdirinya ASEAN adalah salah satu konsekuensi logis dari adanya tren pada masanya. Di awal berdiri, ASEAN mengklaim adanya persamaan sejarah, budaya dan kedekatan letak geografis sebagai landasan kuat untuk terbentuk.

BACA JUGA : PEMUDA, KORUPSI DAN PARTISIPASI POLITIK

Meskipun dianggap serumpun, namun wilayah regional ini memiliki karakteristik yang cukup beragam dan multikultur.  Dalam konteks identitas, menurut Amitav Acharya dalam The Evolution and Limitations of ASEAN Identity, identitas ASEAN adalah cerminan identitas Asia Tenggara, namun tidak bisa diidentikkan. Identitas regional Asia Tenggara menjadi sandaran identitas kelembagaan ASEAN, namun ASEAN bukanlah sebuah kawasan.

Identitas ASEAN terbentuk lebih baru, lebih artifisial, dan lebih bergantung pada kekuatan politik dan kekuatan strategis, sementara Asia Tenggara tidak demikian. Singkatnya, identitas kawasan Asia Tenggara lebih memiliki daya tahan dibanding identitas ASEAN. Adapun poin kuncinya adalah identitas ASEAN akan sulit dipahami tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari identitas Asia Tenggara.

Dilema Demokrasi Asia Tenggara

Sayangnya identitas tersebut tak mampu merubah banyak wajah demokratisasi Asia Tenggara. Kecenderungan transisi demokratisasi di Asia Tenggara memiliki realitas yang cukup berbeda dan tak bisa diselesaikan hanya dengan kehadiran ASEAN sebagai organisasi regional. Dapat dikatakan kehadiran ASEAN lebih menonjolkan narasi menjaga perdamaian regional dari pada kemampuan untuk melakukan intervensi kebijakan yang mengikat antar anggota untuk kemudian dapat memberi dampak secara signifikan.

BACA JUGA : SISTEM POLITIK, PENGERTIAN DAN MACAM-MACAMNYA

Dalam konteks demokratisasi Asia Tenggara, penting untuk menengok kembali konsep pendekatan demokratisasi untuk melihat secara kontekstual apa yang sebenarnya terjadi. Mengutip Abubakar Eby Hara dalam Pendekatan-Pendekatan Dalam Studi Demokrasi Di Asia Tenggara Dan Relevansinya Untuk Indonesia terdapat empat pendekatan dalam melihat fenomena demokratisasi di Asia Tenggara. Pertama dan kedua disebut conversionism yang terdiri atas institutionalist and internationalist approach. Kedua pendekatan berpijak pada sudut pandang jika demokratisasi ingin berjalan dengan baik, maka Asia Tenggara harus sepenuhnya mengkonversi nilai dan lembaga politik mereka sesuai konsep Barat.

Adapun pendekatan ketiga disebut dengan Asian style democracy. Sebagai contoh adalah demokrasi Pancasila yang dicanangkan Orde Baru.  Sementara pendekatan keempat disebut illiberal democracy. Pendekatan ini berpijak pada sudut pandang bahwa demokrasi harus mengalami penyesuaian pada masyarakat yang tidak memiliki kultur liberal.

Adapun peran negara lebih menekankan pada aspek teknokrasi daripadi aspek politis dalam melihat aspirasi rakyat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuatan untuk mengelola dan mengatur isu yang berkembang di masyarakat. Secara sederhana, demokrasi dipahami sebagai proses top-down atau dari negara ke masyarakat.

Jika ditarik benang merah, corak yang lebih cocok dengan karakteristik Asia Tenggara adalah dua terakhir, demokrasi gaya Asia dan demokrasi Illiberal. Sehingga dapat ambil kesimpulan bahwa Asia Tenggara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dilihat dari bentuk nasionalisme, model pembangunan, susunan etnis, pengaruh kolonial, struktur koalisi pemerintahan, bentuk dan tingkat kepentingan dan organisasi masyarakat sipil serta jenis rezim dan tingkat demokrasi.

Kehadiran ASEAN

Adapun kehadiran ASEAN justru menjadi bukti bahwa tidak ada kekuatan yang mampu mempengaruhi kebijakan domestik di atas kekuatan negara. Setidaknya, realitas ini adalah cerminan bahwa organisasi supranasional setara ASEAN harus didefinisikan ulang.

Benturan antara negara dan ASEAN sebagai lembaga supranasional menguji konsep kooperasi dewasa kini. Terlebih jika melihat semangat demokratisasi sebagai konsep yang menjunjung tinggi keterbukaan, kesetaraan, partisipasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Myanmar adalah contoh nyata dewasa kini. Krisis kemanusiaan yang bersumber dari krisis etnisitas Rohingya adalah salah satu contoh kegagalan identitas ASEAN mempromosikan demokratisasi di dunia modern. Atau bahkan dalam tingkatan tertentu, identitas ASEAN dan demokratisasi bukan hal yang apple to apple untuk disandingkan sebagai isu dalam hubungan internasional dewasa kini.

Krisis demokratisasi yang saat ini menghantui Myanmar dengan adanya kudeta militer menunjukkan bahwa demokrasi lliberal juga masih mengakar kuat dalam konteks sosial politik Asia Tenggara. Setidaknya, upaya ASEAN dalam menangani krisis dari mulai isu krisis kemanusiaan Rohingya hingga adanya kudeta militer sangat minim terlihat secara nyata. Maka dalam hal ini, penting untuk lebih menspesifikasi peran ASEAN dalam konteks regionalisme dan hubungan kerja sama.

BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR SOSIOLOGI UNTUK ANAK MUDA 

Jika mendorong ASEAN sebagai aktor penguat demokrasi, misalnya, akan sangat sulit mengingat pertentangan antara konsep nasionalisme negara dan lembaga supranasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika mengambil contoh Uni Eropa, semangat penyatuan kepentingan ekonomi bisa menjadi salah satu landasan kuat bagi sebuah organisasi supranasional berperan secara maksimal.

 

Oleh : Mahfut Khanafi (CEO Mudabicara.com)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.