Mudabicara.com_Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan pernyataan pers tahunan terkait prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021 di Jakarta, Rabu (6/1/2021)
Retno Marsudi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kerja sama global untuk memperkokoh infrastruktur dan tata kelola kesehatan; ketahanan ekonomi dunia; dan memperkokoh multilateralisme serta mengesampingkan rivalitas.
BACA JUGA : RUSDI MATHARI SERTA 10 TULISAN EKSOTIS UNTUK ANAK MUDA
Dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Agar dapat berkontribusi diplomasi Indonesia dituntut untuk Anticipative; Adaptive; dan Agile.
Berikut 5 Isu Prioritas Diplomasi Indonesia Pada Tahun 2021
1.Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security.
Indonesia akan realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan.
Disamping itu Indonesia akan melakukan penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan.
Terakhir, Indonesia akan melakukan penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang, baik di tingkat nasional, kawasan maupun global.
BACA JUGA : 10 MANFAAT ANAK MUDA BELAJAR SOSIOLOGI
2. Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan hijau atau Pembangunan Berkelanjutan
Diplomasi Indonesia akan mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA, penggunaan APEC Travel Card, dan kesepakatan TCA lainnya.
Mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia serta perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi IK-CEPA; implementasi IA-CEPA; finalisasi IEU-CEPA dan Indonesia-Turkey CEPA on trade in goods.
Dimulainya perundingan PTA/FTA dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom; penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritius, Fiji dan PNG; perundingan FTA Indonesia-EAEU (Eurasian Economic Union); dan pembuatan Limited Trade Deal dengan AS.
Indonesia juga akan mendukung upaya membangun hilirisasi industri nasional yang memiliki nilai tambah seperti industri baterai lithium. Melanjutkan rangkaian kerja sama dengan WEF dalam investasi dan kerja sama di industri spesifik melibatkan pemimpin bisnis global terkait.
BACA JUGA : MENGENAL TEORI HERMENEUTIKA HANS GEORG GADAMER
Mengkonsolidasikan aset investasi Indonesia di luar negeri melalui penyelenggaraan “Indonesia Outbound Investment Dialogue 2021” serta mulai aktif dalam Troika G-20 dibawah kepemimpinan Italia, mengingat Indonesia akan menjabat Presiden G-20 tahun 2022.
Memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM dengan tema “Inclusively Creative: A Global Recovery”, melalui penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE) ke-2, di Bali, Mei 2021; ASEAN creative economy business forum; Venture Capital Network bekerja sama dengan ASEAN Business Advisory Council (ABAC) dalam pengembangan talenta muda dan startup di ASEAN; International Conference on Digital Diplomacy; dan optimalisasi peran Indonesia sebagai partner country Hannover Messe.
Memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit.
Diplomasi Indonesia Mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral, dengan pendekatan holistik, non-diskriminatif, adil, dan dalam konteks pencapaian SDGs.
Terakhir Indonesia akan mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan hijau/ pembangunan berkelanjutan melalui penyelenggaraan showcase proyek berbasis green economy dengan negara mitra di paruh kedua tahun 2021.
BACA JUGA : BEDU AMANG, DEKLARATOR PEMBUBARAN PKI 65
3. Memperkuat Sistem Perlindungan WNI.
Perwakilan Indonesia akan terus memperkuat infrastruktur pelindungan WNI, melalui pemberian dukungan anggaran pelindungan khususnya penanganan Covid, pembangunan Perwakilan Pelindungan Terpadu (PPT) sesuai mandat Permenlu 5 Tahun 2018, dan peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI.
Sistem pelindungan untuk ABK dari hulu hingga hilir juga akan ditingkatkan antara lain melalu pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention; MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan, dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
Indonesia akan melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia dengan memperkuat data WNI yang akurat melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI. Integrated Data Operating Centre juga akan dibangun.
4. Berkontribusi Untuk Memajukan Berbagai Isu Kawasan dan Dunia.
Indonesia akan mengadakan Regional Forum of Women Negotiators and Mediators serta First Meeting of Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators untuk isu Unt Women, Peace and Security (WPS)
Terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Comprehensive Need Assesment dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.
Indonesia juga akan terus berusaha agar terdapat kemajuan penyelesaian isu Rakhine State serta akan terus memajukan kerja sama konkrit dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Sejalan dengan visi Pacific Elevation, Indonesia berencana menyelenggarakan Pacific Exposition kedua di Selandia Baru di paruh kedua tahun 2021.
Untuk kerja sama pembangunan, melalui Indo-Aid, Regional Partnership Strategy on Africa akan dibuat guna memperkuat kemitraan dengan kawasan Afrika dengan Indonesia.
BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR FILSAFAT UNTUK ANAK MUDA
Mengenai isu Palestina, Indonesia mengharapkan situasi kondusif akan tercipta mulai 2021. Diperlukan komitmen semua pihak agar dialog konstruktif, bahkan perundingan langsung dapat terjadi, dengan terus memperhatikan hukum internasional; Resolusi DK PBB terkait dan parameter internasional yang telah disepakati.
Dukungan terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya akan terus dilanjutkan.
Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam mendorong proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan. Dalam tiga tahun kedepan, Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar 5 juta dollar, dengan fokus pemajuan nilai-nilai Islam moderat dan penguatan peran perempuan di Afghanistan, termasuk melalui mekanisme kerja sama trilateral dengan negara mitra.
Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk pemajuan dan perlindungan HAM, antara lain melalui. Pertama, penyampaian Universal Periodic Review (UPR) untuk ke-4 kalinya; proses menuju ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa (CPED). Kedua, Menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue.
Ketiga, Pelaksanaan RANHAM generasi ke 5 dengan fokus percepatan pemajuan dan penghormatan HAM terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat. Keempat, pencalonan kembali sebagai anggota Dewan HAM pada periode 2024-2026.
Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam isu kemanusiaan dengan mempersiapkan ketuan-rumahan Indonesia pada Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022; menyelenggarakan pertemuan kedua Regional Conference on Humanitarian Assistance dan Regional Conference on Business and Human Rights.
Indonesia akan memulai keanggotaannya pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dengan memajukan agenda pemulihan ekonomi dan ketahanan sosial.
Memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca pandemi dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pasca pandemi dengan mendorong mekanisme innovative blended financing.
BACA JUGA : DIPIMPIN REKTOR PLAGIAT KARYA ILMIAH, UHO KENDARI MINIM PRESTASI
5. Bekerja Untuk Menjaga Kedaulatan dan Integritas Wilayah.
Dalam merealisaikannya Indonesia akan memprioritaskan dua hal. Pertama, meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim. Untuk batas maritim dengan Malaysia, Indonesia akan memformalkan hasil perundingan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan, selanjutnya akan memulai proses perundingan untuk segmen-segmen lainnya khususnya untuk batas ZEE.
Dengan Palau, memfinalisasi kesepakatan parsial pada segmen tertentu yang dicapai pada perundingan 2019-2020 untuk batas ZEE. Dengan Filipina, akan dimulai perundingan batas landas kontinen. setelah tahun 2014 tuntas dengan batas ZEE, kedua pihak sepakat bahwa garis landas kontinen dan ZEE adalah dua rejim yang berbeda.
Dengan Viet Nam, melanjutkan perundingan ZEE yang tertunda karena pandemi.
Sedangkan untuk batas darat, dengan Malaysia, menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik.
Dengan Timor Leste, menyelesaikan sisa 2 (dua) Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019. Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah pebatasan darat ini tuntas.
Retno Marsudi menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia, bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum.
Kedua, Memperkuat upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI. Indonesia ingin mengingatkan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip utama hubungan bersahabat antar negara di dunia yang didasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Internasional.
BACA JUGA : WAJIB TAHU! 7 REKOMENDASI USAHA UNTUK ENTERPRENER MUDA
Di akhir pidatonya Retno Marsudi menyampaikan kata-kata bung Hatta “Kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri.”
Inilah esensi politik luar negeri bebas aktif yang telah dan akan terus Indonesia lakukan. Stay healthy, stay strong, stay united” Pungkas Retno Marsudi
