PB HMI Mengecam Keras Intersepsi Israel terhadap Global Sumud Flotilla: Sebut Sebagai “State-Sponsored Piracy”

Indepth20 Dilihat

Mudabicara.com_Komisi Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menyampaikan kecaman keras atas tindakan intersepsi dan serangan yang dilakukan militer Israel terhadap kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional. Aksi ini dinilai sebagai bentuk nyata pelanggaran hukum internasional sekaligus pelecehan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI MPO, Haikal Fadhil Anam, menegaskan bahwa tindakan Israel bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta Konvensi Jenewa IV yang menjamin hak penduduk sipil untuk menerima bantuan kemanusiaan. Menurutnya, kapal-kapal kemanusiaan yang berlayar damai tidak bisa diperlakukan sebagai ancaman, apalagi diintersepsi secara brutal di laut lepas.

“Israel bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan yang mengabaikan prinsip kemanusiaan universal. Tindakan ini adalah bentuk state-sponsored piracy yang tidak bisa dibiarkan,” tegas Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI MPO dalam pernyataannya.

Baca Juga: Menteri Agama Kukuhkan 89 Juri MQKI, Said Agil Pimpin Dewan Hakim Internasional

PB HMI MPO kemudian menyampaikan beberapa poin sikap:

  1. Mengutuk keras agresi dan blokade ilegal Israel terhadap Global Sumud Flotilla, yang dianggap sebagai tindakan pembajakan modern yang dilegitimasi oleh negara.
  2. Mendukung penuh perjuangan para aktivis kemanusiaan dalam flotilla sebagai representasi masyarakat sipil global yang berani menegakkan supremasi hukum internasional.
  3. Menuntut Israel segera membebaskan seluruh aktivis dan kru yang ditahan secara ilegal serta mengembalikan kapal dan muatan bantuan kemanusiaan yang dirampas.
  4. Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat, mengeluarkan resolusi kutukan, dan menjatuhkan sanksi nyata terhadap Israel atas pelanggaran berulang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
  5. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri agar mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret, tidak hanya mengecam, tetapi juga memimpin upaya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, dan PBB untuk memastikan Israel dimintai pertanggungjawaban.
  6. Mengajak kader HMI, mahasiswa, masyarakat Indonesia, serta komunitas internasional untuk memperkuat solidaritas global melalui aksi nyata di berbagai platform media, kampanye publik, dan advokasi kemanusiaan.

Baca Juga: Kebijakan Monopoli BBM dan Krisis Kepercayaan Publik

Sebagai organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, PB HMI MPO menekankan bahwa isu Palestina bukan hanya isu kawasan, tetapi isu kemanusiaan global. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memainkan peran lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Di akhir pernyataannya, PB HMI MPO menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti pada kecaman. “HMI berkomitmen berada di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan bagi seluruh bangsa di dunia. Kami akan terus menyuarakan solidaritas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Tulisan Terkait: