“Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Yaitu yang suka menghardik anak yatim, dan enggan memberi makan fakir miskin.” (Q.S. Almaun: 1-3).

Mudabicara.com_Apa yang berbeda antara masa penjajahan kolonial dengan masa kemerdekaan? Tidak ada! Melainkan satu hal, yakni bebasnya negara dari kekuasaan kolonial. Itu saja. Selanjutnya negara berjalan dengan struktur yang sama zonder kolonial. Yang dimaksud dengan merdeka, kan, hanya mengusir penjajah. Lain tidak. Kalau yang menjajah itu Belanda, merdeka berarti Belanda tidak lagi ada dan terlepas kekuasaannya atas negeri ini. Demikian halnya dengan Jepang, Portugis, Inggris, dan Prancis.

Hari kemerdekaan adalah hari di mana priyayi, bupati, pribumi-petani, pejuang, pers, tentara, tetap saja sama. Yang hilang hanya Belanda. Hal itu, sayangnya kita peringati dengan sorak sorai penampilan acara tujuh belasan, begitu ribut sehingga yang berkesan adalah ritual keseruan yang berulang setiap tahunnya.

Sementara, kita mengenang perjuangan anak bangsa sebatas mendengar lagu ‘hening cipta’ tanpa mengingat siapa yang berusaha dimerdekakan waktu itu: kaum Marhaen yang terdiri dari petani, buruh, tukang becak, tukang cukur, pedagang kecil, pegawai rendahan, dan sebagainya.

Baca Juga : Rumah Para Presiden di Pegangsaan 

Saya memandang hari kemerdekaan bukan harinya untuk mengenang para pahlawan. Pahlawan punya hari sendiri. Tetapi hari kemerdekaan adalah harinya wong cilik. Rakyat pribumi yang tidak mengalas kaki; takut melihat manusia bersepatu (Kompeni); menggantungkan nasib pada pabrik milik Belanda; yang terpaksa diam tanahnya dirampas, atau dibeli dengan harga murah; yang tidak berhak duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Belanda, melainkan harus jalan jongkok atau duduk sopan di lantai; yang selalu dimaki dengan kata ‘monyet’.

Dahulu, Eropa dengan kebesarannya menganggap diri punya kewajiban(?) untuk memajukan bangsa yang tertinggal, agar bisa setara dengan bangsa Eropa. Indonesia yang saat itu adalah Hindia juga adalah salah satu target bangsa Eropa untuk dimajukan. Alih-alih dijadikan berkembang, Hindia malah diperas dan rakyatnya dibiarkan tetap bodoh.

Pramoedya Ananta Toer mementaskan kembali kondisi pra kemerdekaan itu lewat Roman sejarah Tetralogi Pulau Buru nya. Masyarakat kita, selanjutnya disebut pribumi (inlander), tidaklah memiliki derajat yang sama dengan orang Belanda. Dalam ‘Jejak Langkah’ disebutkan bahwa satu orang Belanda setara dengan satu organisasi pribumi yang berbadan hukum. Bayangkan! Sedang satu organisasi (Syarikat Priyayi) terdiri dari 50-an orang anggota.

Jejak Langkah berkisah, Minke–yang diduga adalah Tirto Adhi Soerjo itu–bekerja keras untuk mendirikan Syarikat Priyayi. Organisasi itu harus berdiri agar pribumi memiliki kekuatan untuk menyuarakan nasibnya. Tidak itu saja, ‘Medan’ yaitu majalah mingguan yang kemudian juga menghasilkan koran harian itu, turut pula didirikan untuk menyuarakan nasib pribumi dari pelbagai daerah.

Pentingnya organisasi bagi Minke, sebab di sanalah kekuatan untuk membela rakyat pribumi tersimpan. Dia sudah melihat contohnya pada Organisasi Masyarakat Tionghoa, dan juga Organisasi Masyarakat Arab yang ada di Hindia. Mereka sedemikian maju cara berpikirnya (sebagian ditandai dengan bisanya mereka berbahasa Inggris) dibanding pribumi, berkat organisasi itu.

Tetapi Syarikat Priyayi, yang nanti bakal jadi Syarikat Dagang Islam (SDI) menjadi mandeg sebab sesuai wataknya, Priyayi kurang serius atas keinginan mengubah nasib bangsanya.

Sementara di luar sana, Belanda dengan kampanye visi menyatukan seluruh Hindia, memerangi daerah-daerah yang enggan mengikuti visi itu. Sebut saja perang besar di tiga daerah: Aceh, Bugis, dan Bali. Yang terakhir disebutkan adalah bangsa yang paling lama ditaklukkan oleh Belanda. Itupun bangsa Bali (Kerajaan Klungkung) diserang dengan didahului persekongkolan Belanda dengan Kerajaan Buleleng.

Demi menyatukan Hindia, nyawa pribumi yang ada di Aceh, Bugis, dan Bali (bangsa yang menolak takluk) tidak ada harganya bagi kompeni. Mereka dihabisi dengan bedil, senapan, mortir, dan granat. Sementara mereka hanya menggenggam sepotong bambu runcing, serta alat perang–seperti tombak, keris, parang, dan arit–yang sudah pasti bukan tandingan senjata api tentara kompeni.

Di mata kompeni, pribumi hanyalah setengah harga masyarakat Eropa. Berabad lamanya masyarakat pribumi kita berjuang untuk bebas dari pandangan seperti itu. Nama tokoh Minke dalam karya Pram saja adalah sebuah nama yang hampir disebut dengan Monkey oleh gurunya, lantaran terbiasanya mereka menyebut pribumi dengan monyet.

Ada inkonsistensi di sana. Di satu sisi ingin memajukan pribumi Hindia melalui pendidikan, di sisi lain pribumi tidak maju-maju keadaannya, tetap saja melarat. Bedanya, semakin banyak wilayah yang takluk pada kompeni.

Belanda juga bangga jika ada pribumi yang sudah berpikiran maju: bisa berbahasa Belanda, bisa membaca, apalagi mendirikan koran swaupaya seperti Minke. Dengan catatan, asalkan pemerintah kolonial tidak dikritisi habis-habisan. Seperti dalam Jejak Langkah, saat Minke menganggap tak lagi perlu mengedit berita dari anggotanya, mereka dibiarkan mandiri. Mereka dengan leluasa mengata-ngatai Gubernur Jendral. Sebagai buntutnya, Medan Priyayi ditutup, dan Minke harus dibuang.

***

Kini Belanda tak ada lagi, Jepang pun tidak. Yang ada tinggal para Bupati, para Priyayi, dan tentu saja masyarakat jelata, inlander. Sekarang Hindia adalah Indonesia. Punya kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang disebut Presiden. Perpanjangan tangannya adalah Gubernur dan Bupati. Bedanya Gubernur bukan lagi Belanda, dan Bupati tak lagi mengabdi pada Belanda. Kini ditambah pula satu institusi yang kerap mirip produk kolonial: para anggota parlemen.

Tetapi ada pola yang sama. Mengapa watak Gubernur, atau Bupati, atau DPR, atau Dinas terkait, cenderung sama dengan pra kemerdekaan. Mereka lebih berpihak kepada perusahaan (dulu pabrik) ketimbang masyarakat kecil. Di sebagian daerah, masyarakat kecil masih berteriak melawan penguasa lokal yang mengabdi pada perusahaan tambang.

Apa bedanya dengan dahulu di masa kolonial? Pabrik gula milik Belanda. Dikepalai oleh seorang Administratur Kontrolir yang tentu saja harus dari pemerintah kolonial. Jurubayarnya (sastrokassier) adalah pribumi, yang kadang mengorbankan rakyat demi mengamankan posisi, dan juga penghasilan.

Kini Administratur Kontrolir, pemilik perusahaan bukan lagi Belanda. Kita tak tahu siapa saja. Jurubayar, manajer, atau mungkin bisa diandaikan penguasa yang melindungi perusahaan, tetap saja berwatak sama; mengamankan posisi dan ekonomi, serta mengorbankan rakyat.

Praktis hari kemerdekaan hanyalah pendaulatan terhadap suatu hari yang akan dikenang selamanya. Tetapi masyarakat kita tetap berjuang melawan Kontrolir dan Jurubayar di jamannya masing-masing. Mereka juga berjuang menghadapi perlakuan setengah manusia dari para penguasa rakus.

Sungguh, setiap tanggal 17 agustus, kita disuruh merenungi masyarakat kita yang tetap berjuang mengangkat nasibnya. Masyarakat yang sudah digariskan dalam takdirnya untuk melawan penguasa yang berselingkuh dengan pengusaha. Mereka berteriak tentang penolakan tambang, perampasan lahan, diskriminasi, kenaikan upah, dan turunkan harga.

Seyogyanya, pada saat upacara 17 agustus, ketika hening cipta dinyanyikan, kita renungi suara-suara itu:

“Usir perusahaan tambang di kampung kami….”

“Kembalikan tanah kami yang telah dirampas….”

“Turunkan harga BBM, BPJS, Tarif Dasar Listrik….”

“Naikkan upah kami selaku kaum buruh….”

“Sejahterakan kami ini yang petani….”

 

Penulis : Saeful Ihsan (Penulis Muda dan Pengiat Literasi Sulawesi Tengah)