Mudabicara.com_KPAI dan FSGI melakukan survei singkat terhadap siswa dan guru tentang Persepsi Kebijakan Buka Sekolah Tahun 2021. Survei singkat ini menggunakan aplikasi google form.
Penyebaran kuisioner survei dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Guru yang berpartispasi hanya 6.513 orang dan siswa yang berpartipasi mencapai 64.448 orang. Ada 49% guru yang mendukung buka sekolah tatap muka dan 45% lagi menolak.
BACA JUGA : MENGENAL TEORI HERMENEUTIKA HANS GEORG GADAMER
Sedangkan 78,17% siswa yang setuju buka sekolah tatap muka, 10% menolak dan 11,83% ragu-ragu. Survei meliputi 34 provinsi di Indonesia.
Selain itu, KPAI dan FSGI mengapresiasi kepala-kepala Daerah yang memutuskan untuk menunda buka sekolah pada Januari 2021 karena khawatir sekolah berpotensi menjadi cluster baru mengingat kasus covid di sejulah daerah masih tinggi, pandemic belum bisa di kendalikan.
Sejumlah daerah yang tidak akan membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 diantaranya adalah Pemprov DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bengkulu, Pemkot Tangerang, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, dan lain-lain.
Sedangkan pemerintah daerah yang memutuskan buka sekolah tatap muka pada Januari 2021 diantaranya adalah Pemkot Samarinda, Pemkab Gunung Kidul, Pemkot Solok, Pemkab Padang lawas Utara (Paluta), Pemkot Bandung, dan provinsi Jawa Barat.
“Banyaknya daerah yang memutuskan tidak membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 berbading lurus dengan hasil pemantauan jaringan guru-guru FSGI dari sejumlah daerah terkait minimnya kesiapan sekolah tatap muka dan hasil ujicoba buka sekolah menunjukan bahwa warga sekolah masih sangat sulit menerapkan 3 M,”ujar Heru Purnomo, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Hasil Survei KPAI Terkait Persepsi Siswa
Survei KPAI dilaksanakan selama satu minggu, yaitu pada 11-18 Desember 2020 dengan jumlah reponden atau partisipan peserta didik mencapai 62.448 siswa.
BACA JUGA : KEMENAG: PENDAFTARAN SISWA BARU MAN DIBUKA 11 JANUARI
Responden anak laki-laki mencapai 55% dan responden anak perempuan hanya 45%. Adapun jenjang pendidikan yang berpartisipasi, yang terbesar adalah pendidikan dasar, yaitu siswa SD mencapai 25.476 anak (40,18%) dan siswa SMP sejumlah 28.132 anak (46%).
Siswa SMA yang berpartisipasi hanya 3.707 orang (5,6%), siswa SMK lebih banyak, yaitu 4.184 orang (6,7%), Sedangkan siswa SLB yang mengikuti survei sebanyak 49 anak (0,08%). Sisanya 900 anak berasal dari Madrasah (1,44%).
Responden berasal dari 34 provinsi yang didominasi responden berasal dari pula Jawa, dengan rincian: Provinsi DKI Jakarta sebanyak 28.020 siswa (44,86%); Jawa Tengah sebanyak 11.557 siswa (18,5%); Jawa Barat sebanyak 11.086 siswa (17,75%); Bali sebanyak 6.191 siswa (9,91%), Jawa Timur sebanyak 1887 siswa (3,02%); dan D.I Yogjakarta sebanyak 1278 siswa (2,04%).
Sedangkan 3,92% berasal dari Kalimatan Tengah dengan responden mencapai 568 siswa; Sumatera Barat mencapai 480 siswa, Jambi sebanyak 409 siswa, NTB mencapai 249 siswa, Banten mencapai 234 siswa, Bengkulu mencapai 229 siswa, dan sisanya provinsi lainnya.
“Hasil survei KPAI menunjukan bahwa siswa dan guru sama-sama jenuh PJJ, kalau siswa yang jenuh mencapai 25%, maka guru yang jenuh PJJ lebih banyak lagi, yaitu 35% dari sampel.
Namun, siswa dan guru sama-sama sepakat bahwa Pembelajaran tatap muka (PTM) diperlukan untuk membahas materi-meteri pelajaran yang sangat sulit, yang tidak bisa diberikan secara daring”, Retno Listyarti, Komisioner KPAI yang juga Dewan Pakar FSGI.
Dari 62.448 responden siswa mayoritas setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021 yaitu sebanyak 48.817 siswa atau 78.17% dari total responden. Sedangkan yang tidak setuju hanya 6.241 siswa atau sekitar 10% dari total responden. Adapun yang menjawab ragu-ragu mencapai 10.078 siswa atau sekitar 11,83% dari total responden.
Alasan yang dikemukakan responden yang menyatakan SETUJU, yaitu : Sebanyak 57% responden menyatakan alasan bahwa Banyak materi pelajaran yang sulit diajarkan secara daring atau PJJ; Sebanyak 25%responden menyatakan sudah jenuh dengan PJJ; Sebesar 7% Rindu dengan teman-teman sekolah; hanya 3% menyatakan Ingin konsultasi dengan guru bimbingan konseling, sedangkan 8% responden menjawab lain-lain.
Salah satu jawaban lain-lain adalah kerap mendapatkan kekerasan di rumah yakni sebanyak 135 orang responden siswa.
BACA JUGA : MENGENAL TEORI HUKUM TIGA TAHAP AUGUSTE COMTE
“Dalam survei KPAI para siswa yang ingin pembelajaran tatap muka (PTM) mengungkapkan keinginannya untuk PTM hanya satu hari saja selama seminggu, 4 (empat) harinya tetaplah Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) dan dimulai dari kelas yang tertinggi di setiap jenjang”, urai Retno.
Retno menambahkan,”hasil survei KPAI Para siswa juga setuju agar PTM hanya khusus membahas materi pelajaran yang harus praktik dan materi yang sangat sulit yang hanya bisa diberikan secara tatap muka atau interaksi langsung dengan gurunya, sehingga terjadi interaksi dan tanya jawab yang lancar”.
Sedangkan alasan responden yang menyatakan tidak setuju, yaitu : sebanyak 40% responden mengaku khawatir tertular covid 19; sebesar 34% responden menilai angka kasus covid masih tinggi; hanya 3% responden menyatakan bahwa Sekolah belum memiliki infrastruktur adaptasi kebiasaan baru yang memadai untuk mencegah sekolah menjadi cluster baru; sebanyak 2% responen mengakui bahwa Sekolahnya belum sama sekali mensosialisasi protokol kesehatan/SOP AKB; sekitar 1% responden mengakui bahwa sanitasi kebersihan sekolah masih buruk, air yang mengalir kerap sulit didapat; adapun yang memilih jawaban lainnya cukup besar yaitu sebanyak 20%. Jawaban lainnya ini diantaranya adalah 698 rsponden mengaku tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga kalau ke sekolah harus naik kendaraan umum, padahal di kendaraan umum potensi tertular covid cukup tinggi.
Survei Singkat FSGI : 49,36% Guru Setuju Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Dan 45,27% Guru Menolak
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan survey singkat dengan menggunakan aplikasi google form terkait persepsi para guru atas rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021. Survei dilakukan pada 19-22 Desember 2020. Survei diikuti oleh 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, D.I.Yogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.
BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR SOSIOLOGI UNTUK ANAK MUDA
Para guru dalam surveI KPAI ini mengajar pada jenjang SMP/sederajat sebanyak 44,52%, yang mengajar jenjang SD/sederajat sebanyak 25,32%; yang mengajar jenjang SMA 15,35% dan jenjang SMK 14,60%, sedangkan sisanya 0,21% mengajar di SLB (Sekolah Luar Biasa). Adapun wilayah kerja responden mayoritas berada di Pulau Jawa (63,7%), sedangkan di luar Jawa hanya 36,3%).
Dari 6.513 responden guru, yang setuju sekolah tatap muka sebanyak 49,36% menyatakan setuju sekolah tatap muka di buka Januari 2021; namun sebenasr 45,27% tidak setuju dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 5,37%.
Jumlah responden yang menyatakan setuju sebanyak 3215 orang, adapun alasan yang dipilih responden yang setuju sekolah tatap muka dibuka Januari 2021, yaitu :
(1) Jenuh mengajar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebanyak 22% ;
(2) Materi sulit/sangat sulit dan praktikum tidak bisa diberikan secara daring sebanyak 54% ;
(3) Sebagian siswa yang diajar tidak memiliki alat daring, sehingga tidak mengikuti PJJ sebanyak 9,3% ;
(4) Sinyal tidak stabil sehingga menjadi kendala PJJ sebanyak 5,8%
(5) Lainnya sebanyak 8,9% . Yang mengisi lainnya antara lain menyebutkan bahwa wilayah responden menjar merupakan wilayah kepulauan yang masuk zona hijau/kuning.
“Para guru merasakan bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan matei pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi, karena materi seperti itu tidak optimal diberikan secara daring, tetapi harus melalui pembelajaran tatap muka, minimal seminggu sekali,” ujar Mansur, Wakil Sekjen FSGI.
Mansur menambahkan,”Keinginan siswa dan guru untuk pembelajaran tatap muka tidak berbanding lurus dengan kesiapan sekolah, baik dalam menyediakan infrastruktur maupun sosialisasi protocol kesehatan/SOP Adapatasi Kebiasaaan Baru (AKB) di sekolah”.
Adapun jumlah responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 2948 orang. Adapun alasan responden yang menyatakan tidak setuju sekolah tatap muka di buka pada Januari 2021, yaitu :
(1) Kasus covid 19 masih tinggi sebesar 40,70% ;
(2) Khawatir tertular covid 19 di sekolah sebesar 27,74%
(3) Sudah berusia di atas 50 tahun ditambah penyakit penyerta sebesar 10,44%
(4) Infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolahnya belum memadai sebesar 14,31 %
(5) Lainnya sebesar 6,8% , Jawaban lainnya diantaranya adalah belum ada sosialisasi protocol kesehatan dari pihak sekolah dan Tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga harus naik angkutan umum yang rentan tertular covid
“Mayoritas responden memang menolak buka sekolah tatap muka karena masih tinggi kasus, pandemic belum dapat dikendalikan pemerintah, sehingga mereka sangat khawatir tertular covid 19, apalagi untuk guru-guru yang usianya sudah lebih dari 50 tahun dan disertai pula dengan penyakit penyerta seperti diabetes, jantung dan lain-lain,” pungkas Heru.
Rekomendasi
1. Kami mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempersiapkan secara sungguh-sungguh, terencana dan massif ketika akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah malah menjadi kluster baru. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan segera ;
2. Kami mendorong pemerintah daerah segera melakukan Pemetaan sekolah-sekolah yang siap dengan yang belum siap pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ, perlu keterlibatan aktif gugus tugas covid daerah untuk buka sekolah tatap muka;
BACA JUGA : WAJIB TAHU! 7 REKOMENDASI USAHA UNTUK ENTERPRENENR MUDA
3. Kami mendorong Pembelajaran Tatap Muka sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum, Sedangkan materi sedang dan mudah diberikan dalam PJJ (Pembelajaran Jarak jauh). Perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran;
4. Kami mendorong politik anggaran tahun 2021 harus diarahkan ke pendidikan untuk penyiapan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan Protokol kesehatan/SOP Adapatsi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Kalau belum siap sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021.
