Problematika Peningkatan IPM Kabupaten Lumajang

Opini354 Dilihat

Mudabicara.com_ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pengukuran perbandingan dari harapan hidup,melek huruf, pendidikan dan standart hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara masuk dalam kriteria negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang.

Disisi lain IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sehingga IPM menjadi acuan semua negara untuk mengukur tingkat kemajuan dari seluruh sektor pemerintahan.

BACA JUGA : GENEALOGI HEROIN DI ASIA TENGGARA 

Bagaimana Dengan Lumajang?

Berbicara peningkatan IPM kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Wilayah yang berlokasi di kawasan tapal kuda memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Pemkab Lumajang saat ini fokus dalam menyelesaikan problem pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Masa kepemimpinan Bupati Thoriqul Haq dan Indah Masdar sudah berjalan sekitar dua tahun.

Di bawah kepemimpinannya, mereka mencoba merealisasikan peningkatan social welfare untuk masyarakat Lumajang.  sehingga angka peningkatan IPM kabupaten Lumajang realistis dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Ini menjadi tanggung jawab bersama antara birokrasi pemerintahan dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya guna terciptanya sinergitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Indikatornya tentu  dengan meningkatnya kualitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Menurut data Badan Pusat Statistik IPM  Kabupaten Lumajang dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Meskipun faktanya  IPM kabupaten Lumajang masih di bawah rata-rata IPM provinsi.

BACA JUGA : PEMUDA, KORUPSI DAN PARTISIPASI POLITIK 

Sektor Pendidikan

Selama ini sektor pendidikan menjadi salah satu program pemerintah pusat hingga daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang pendidikan yang memiliki alokasi anggaran 20 % dari APBD.

Namun sesuai dengan data dinas Pendidikan pada tahun 2020, rata-rata pendidikan warga Lumajang berkisar 6,8 tahun atau hanya setara dengan kelas 1 SMP. Artinya bahwa tingkat anak putus sekolah masih tinggi.

Sehingga masalah ini harus segera teratasi agar masyarakat Lumajang mampu memenuhi kewajiban program wajib belajar 12 tahun.

Upaya Pemkab Lumajang dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya yakni kerja sama dengan Politeknik Negeri Malang untuk membuka kampus di kota pisang. Tentu dengan berdirinya kampus harapannya masyarakat Lumajang memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri secara berkala.

BACA JUGA : PETA POLITIK PERDAGANGAN HEROIN 

Pemerintah kabupaten Lumajang harus menambah kuota beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu agar masyarakat yang kesulitan ekonomi dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara tidak langsung meningkat juga indeks pembangunan manusia (IPM) khususnya kabupaten Lumajang.

Sektor Kesehatan

Problem kesehatan menjadi salah satu pionir penting kedua dalam upaya relevansi peningkatan IPM. Kabupaten Lumajang masuk dalam kategori daerah dengan angka stunting tinggi. Hal itu dikarenankan faktor kekurangan gizi dan rendahnya sumber daya manusia (SDM).

SDM yang masih rendah ini mengakibatkan masyarakat melakukan pernikahan dini yang rentetannya berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR SOSIOLOGI UNTUK ANAK MUDA

Efisiensi Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait dengan tim penggerak Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga (PKK) diharapkan memberikan edukasi secara massif kepada masyarakat untuk mengurangi angka pernikahan usia dini.

Selanjutnya Pemkab harus merealisasikan perbaikan kualitas kesehatan dengan menyediakan tenaga medis berkompeten  serta memberikan fasilitas peralatan kesehatan modern untuk melayani masyarakat.

Penambahan jumlah puskesmas pembantu juga sangat penting guna menunjang pelayanan kesehatan masyarakat terutama di kawasan terpencil.

Sektor Ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi masalah klasik yang terjadi pada setiap periodisasi pemerintahan.  Banyak kebijakan pemerintah berfokus terhadap pembangunan infrastruktur, sehingga banyak sekali potensi sektor lain kurang begitu diperhatikan.

Proyek infrastruktur tersebut tidak dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat potensi ekonomi lokal melalui UMKM.

Ke depan, Pemkab lumajang harus menselaraskan antara proyek pembangunan infrastruktur dengan proyek peningkatan perekonomian.  Salah satunya dengan menguatkan sektor pariwisata dan mengoptimalkan sektor pertambangan pasir sebagai potensial market.

BACA JUGA : GENEALOGI HEROIN DI ASIA TENGGARA 

Tentu dengan memperkerjakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja dalam masyarakat.

Selain itu, Pemkab harus menciptakan program padat karya secara berkelanjutan dengan melakukan pelatihan serta pendampingan secara efektif.  Hal itu bertujuan agar kegiatan ekonomi kerakyatan dapat menyentuh seluruh lapisana masyarakat.

Pemkab Lumajang harus bersinergi dalam perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sistematis.

Apabila aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat direalisasikan dengan baik, serta didukung dengan sistem pelayanan publik good governance akan berimplikasi pada relevansi kenaikan angka IPM di Kabupaten Lumajang secara terukur dan sistematis.

BACA JUGA : MENGENAL TEORI HUKUM TIGA TAHAP AUGUSTE COMTE

dengan memperhatikan sektor-sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi di dalamnya. Outputnya, angka kenaikan IPM sinergis dengan kebijakan Pemda dalam peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan masayarakat.

 

Oleh : Arsian Inggang Dwi Nanda, S.Sos, M.Sosio. (Pengamat Sosiologi Politik)

Editor : Khanafi 

Tulisan Terkait: