Mudabicara.com_ Imperialisme merupakan istilah yang sering anak muda dengar terutama dalam pelajaran sejarah kemerdekaan.
Sebagai negara bekas penjajahan kata imperialisme melekat pada negara-negara barat yang datang ke Indoensia. Lalu apa sebenarnya imperialisme?
Apabila ingin tahu lebih lanjut, baca artikel ini sampai selesainya!
Baca Juga : Apa Itu Sosialisme? Pengertian dan Contohnya
Apa itu Imperialisme?
Istilah Imperialisme erat kaitannya dengan pembangunan kekaisaran. Maka Imperialisme adalah praktik suatu negara yang secara paksa memaksakan kekuasaan atau otoritasnya atas negara lain.
Biasanya imperialisme melibatkan penggunaan kekuatan militer sehingga imperialisme secara historis dipandang tidak dapat diterima secara moral.
Akibatnya, tuduhan imperialisme baik yang faktual maupun tidak sering digunakan dalam propaganda untuk mengecam kebijakan luar negeri suatu negara.
Pengertian Imperialisme adalah perluasan kekuasaan suatu negara terhadap negara lain melalui perolehan tanah dan/atau penerapan dominasi ekonomi dan politik.
Era Imperialisme ditandai dengan kolonisasi Amerika antara abad ke-15 dan ke-19, serta ekspansi Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Baca Juga : 5 Konsep Dasar Ilmu Politik: Pengertian dan Ruang Lingkupnya
Sepanjang sejarah, banyak masyarakat dan kebudayaan pribumi telah dihancurkan oleh ekspansi imperialistik, salah satunya Indonesia.
Sejarah Imperialisme
Pengambilalihan kekuasaan secara imperialistik telah terjadi di seluruh dunia selama ratusan tahun, salah satu contoh paling menonjol adalah kolonisasi Amerika.
Meskipun kolonisasi Amerika antara abad ke-15 dan ke-19 berbeda sifatnya dengan ekspansi Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kedua periode tersebut merupakan contoh imperialisme.
Imperialisme telah berkembang sejak pertikaian antara klan-klan prasejarah untuk mendapatkan makanan dan sumber daya yang langka, namun tetap mempertahankan akar daerahnya.
Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan menderita di bawah dominasi penjajah imperialis dan banyak masyarakat adat yang dihancurkan secara tidak sengaja atau sengaja.
Sejarah Tiongkok kuno, Asia Barat, dan Mediterania ditentukan oleh suksesi kerajaan yang tiada akhir. Selama abad ke-6 hingga ke-4 SM, Kekaisaran Asiria yang otoriter digantikan oleh Kekaisaran Persia yang lebih liberal secara sosial dan bertahan lebih lama.
Kekaisaran Persia akhirnya menyerah pada imperialisme Yunani kuno, yang mencapai puncaknya pada tahun 356 hingga 323 SM di bawah pemerintahan Alexander Agung.
Meskipun Alexander mencapai penyatuan Mediterania timur dengan Asia barat, visinya tentang dunia sebagai “kosmopolis” di mana semua warga negara hidup bersama secara harmonis tetap menjadi mimpi sampai sebagian terwujud ketika Romawi membangun kerajaan mereka dari Inggris hingga Mesir.
Baca Juga : Mengenal Perbedaan Totalitarianisme, Otoritarianisme, dan Fasisme? Ini Jawabannya!
Setelah jatuhnya Roma pada tahun 476 SM, gagasan imperialisme sebagai kekuatan unifikasi memudar dengan cepat.
Negara-negara Eropa dan Asia yang bangkit dari sisa-sisa Kekaisaran Romawi menerapkan kebijakan imperialis masing-masing karena imperialisme menjadi kekuatan pemecah belah yang masih ada di dunia modern.
Pada era modern kita akan menyaksikan tiga periode imperialisme dan kolonialisme agresif serta besar-besaran.
Dari abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-18, Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol membangun kerajaan di Amerika, India, dan Hindia Timur.
Reaksi negatif yang kuat terhadap imperialisme menyebabkan pembangunan kekaisaran relatif tenang selama hampir satu abad.
Periode pertengahan abad ke-19 dan Perang Dunia I (1914 hingga 1918) kembali ditandai dengan pesatnya penyebaran imperialisme.
Karena kendali tidak langsung, terutama finansial, menjadi bentuk imperialisme yang lebih disukai daripada intervensi militerlangsung, Rusia, Italia, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, menjadi negara imperialistik baru.
Setelah Perang Dunia I, janji perdamaian yang diilhami oleh Liga Bangsa-Bangsa membawa kembali jeda singkat dalam imperialisme. Jepang memperbarui pembangunan kerajaannya pada tahun 1931 ketika menginvasi Tiongkok.
Dipimpin oleh Jepang dan Italia di bawah Partai Fasis Benito Mussolini , Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler dan Uni Soviet di bawah Joseph Stalin, periode imperialisme baru mendominasi tahun 1930an dan 1940an.
5 Teori Pembenaran Ekspansi Imperialistik
Definisi imperialisme adalah perluasan melalui penggunaan kekuatan militer, otoritas atau kekuasaan suatu negara atas wilayah yang saat ini tidak berada di bawah kendalinya. Hal ini dicapai melalui akuisisi langsung atas tanah dan/atau dominasi ekonomi dan politik.
Kerajaan-kerajaan tidak akan menanggung biaya dan bahaya ekspansi imperialistik tanpa apa yang para pemimpinnya anggap sebagai pembenaran yang cukup.
Sepanjang sejarah yang tercatat, imperialisme telah dirasionalisasikan berdasarkan satu atau lebih dari lima teori berikut.
1. Teori Ekonomi Konservatif
Negara-negara yang lebih maju memandang imperialisme sebagai cara untuk mempertahankan perekonomian yang sukses dan tatanan sosial yang stabil.
Dengan mengamankan pasar captive baru untuk barang-barang ekspornya, negara dominan mampu mempertahankan tingkat lapangan kerja dan mengalihkan perselisihan sosial yang terjadi di masyarakat perkotaan ke wilayah kolonialnya.
Secara historis, alasan ini mencerminkan asumsi superioritas ideologis dan rasial di negara dominan.
Baca Juga : Apa itu Fasisme? Pengertian dan Cirinya
2. Teori Ekonomi Liberal
Meningkatnya kekayaan dan kapitalisme di negara dominan menghasilkan produksi lebih banyak barang daripada yang dapat dikonsumsi oleh penduduknya.
Para pemimpinnya melihat ekspansi imperialis sebagai cara untuk mengurangi pengeluaran sekaligus meningkatkan keuntungan dengan menyeimbangkan produksi dan konsumsi.
Sebagai alternatif terhadap imperialisme, negara yang lebih kaya terkadang memilih untuk menyelesaikan masalah konsumsi rendah secara internal melalui cara-cara legislatif liberal seperti kontrol upah.
3. Teori Ekonomi Marxis-Leninis
Para pemimpin sosialis seperti Karl Marx dan Vladimir Lenin menolak strategi legislatif liberal yang menangani kekurangan konsumsi karena strategi tersebut pasti akan mengambil uang dari kelas menengah negara dominan dan mengakibatkan dunia terbagi menjadi negara kaya dan miskin.
Lenin mengutip aspirasi kapitalis-imperialis sebagai penyebab Perang Dunia I dan sebagai gantinya menyerukan penerapan bentuk imperialisme Marxis.
4. Teori Politik
Imperialisme hanyalah akibat tak terelakkan dari upaya negara-negara kaya untuk mempertahankan posisi mereka dalam keseimbangan kekuatan dunia.
Teori ini berpendapat bahwa tujuan sebenarnya imperialisme adalah untuk meminimalkan kerentanan militer dan politik suatu negara.
5. Teori Kelas Prajurit
Imperialisme sebenarnya tidak memiliki tujuan ekonomi atau politik yang nyata. Sebaliknya, hal ini merupakan manifestasi sia-sia dari perilaku kuno negara-negara yang proses politiknya didominasi oleh kelas “pejuang”. Awalnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nyata akan pertahanan nasional, kelas pejuang akhirnya menciptakan krisis yang hanya dapat diatasi melalui imperialisme untuk melanggengkan keberadaannya.
Imperialisme vs. Kolonialisme
Meskipun imperialisme dan kolonialisme sama-sama mengakibatkan dominasi politik dan ekonomi suatu negara terhadap negara lain, terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut.
Kolonialisme adalah praktik fisik ekspansi global, sedangkan imperialisme adalah gagasan yang mendorong praktik tersebut. Dalam hubungan sebab-akibat yang mendasar, imperialisme dapat dianggap sebagai sebab dan kolonialisme sebagai akibat.
Dalam bentuknya yang paling umum, kolonialisme melibatkan relokasi penduduk ke wilayah baru sebagai pemukim permanen.
Setelah terbentuk, para pemukim mempertahankan kesetiaan dan kesetiaan mereka kepada negara asal mereka sambil berupaya memanfaatkan sumber daya wilayah baru untuk kepentingan ekonomi negara tersebut.
Sebaliknya, imperialisme hanyalah penerapan kontrol politik dan ekonomi atas negara yang ditaklukkan melalui penggunaan kekuatan militer dan kekerasan.
Misalnya, penjajahan Inggris di Amerika pada abad ke-16 dan ke-17 berkembang menjadi imperialisme ketika Raja George III menempatkan pasukan Inggris di wilayah jajahan untuk menegakkan peraturan ekonomi dan politik yang semakin ketat yang dikenakan pada penjajah.
Baca Juga : Apa Itu Arti Komunisme ? Pengertian, Ciri dan Contoh Negara
Keberatan terhadap tindakan imperialistik Inggris yang semakin meningkat akhirnya mengakibatkan Revolusi Amerika .
Fase-Fase Imperialisme
1. Era Imperialisme Lama
Era Imperialisme berlangsung dari tahun 1500 hingga tahun 1914. Selama awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-17, negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Portugal, dan Belanda memperoleh kerajaan kolonial yang luas.
Selama periode “Imperialisme Lama” ini, negara-negara Eropa menjelajahi Dunia Baru untuk mencari jalur perdagangan ke Timur Jauh dan seringkali dengan kekerasan mendirikan pemukiman di Amerika Utara dan Selatan serta di Asia Tenggara.
Pada periode inilah beberapa kekejaman imperialisme yang paling buruk terhadap kemanusiaan terjadi.
Selama penaklukan Amerika Tengah dan Selatan oleh Penakluk Spanyol pada abad ke-16, diperkirakan delapan juta penduduk asli tewas di era tindakan genosida skala besar pertama imperialisme.
Berdasarkan kepercayaan mereka pada teori ekonomi konservatif “Kemuliaan, Tuhan, dan Emas”, kaum imperialis yang bermotivasi perdagangan pada periode ini melihat kolonialisme semata-mata sebagai sumber kekayaan dan sarana bagi upaya misionaris keagamaan.
Kerajaan Inggris awal mendirikan salah satu koloninya yang paling menguntungkan di Amerika Utara. Meskipun mengalami kemunduran karena hilangnya koloni-koloninya di Amerika pada tahun 1776, Inggris berhasil pulih dengan memperoleh wilayah di India, Australia, dan Amerika Latin.
Pada akhir zaman Imperialisme Lama pada tahun 1840-an, Inggris Raya telah menjadi kekuatan kolonial yang dominan dengan kepemilikan teritorial di India, Afrika Selatan, dan Australia.
Pada saat yang sama, Prancis menguasai wilayah Louisiana di Amerika Utara serta Nugini Prancis. Belanda telah menjajah Hindia Timur dan Spanyol telah menjajah Amerika Tengah dan Selatan.
Karena dominasi angkatan lautnya yang besar di lautan, Inggris juga dengan mudah menerima perannya sebagai penjaga perdamaian dunia, yang kemudian disebut sebagai Pax Britannica atau “Perdamaian Inggris.”
2. Era Imperialisme Baru
Meskipun kerajaan-kerajaan Eropa membangun pijakan di pesisir Afrika dan Tiongkok setelah gelombang imperialisme pertama, pengaruh mereka terhadap para pemimpin lokal masih terbatas.
Baru setelah “Zaman Imperialisme Baru” dimulai pada tahun 1870-an, negara-negara Eropa mulai mendirikan kerajaan mereka yang luas—terutama di Afrika, tetapi juga di Asia dan Timur Tengah.
Didorong oleh kebutuhan mereka untuk mengatasi konsekuensi ekonomi yang berlebihan dan konsumsi yang rendah akibat Revolusi Industri, negara-negara Eropa menjalankan rencana agresif untuk membangun kerajaan.
Alih-alih hanya mendirikan pemukiman perdagangan di luar negeri seperti yang mereka lakukan pada abad ke-16 dan ke-17, kaum imperialis baru mengendalikan pemerintah kolonial setempat demi keuntungan mereka sendiri.
Kemajuan pesat dalam produksi industri, teknologi, dan transportasi selama “Revolusi Industri Kedua” antara tahun 1870 dan 1914 semakin meningkatkan perekonomian negara-negara Eropa dan dengan demikian perlunya ekspansi ke luar negeri.
Sebagaimana dicirikan oleh teori politik imperialisme, kaum imperialis baru menerapkan kebijakan yang menekankan superioritas mereka atas negara-negara “terbelakang”.
Menggabungkan pembentukan pengaruh ekonomi dan aneksasi politik dengan kekuatan militer yang luar biasa, negara-negara Eropa—dipimpin oleh Kerajaan Inggris yang sangat besar—mendominasi sebagian besar Afrika dan Asia.
Pada tahun 1914, seiring dengan keberhasilannya dalam apa yang disebut “Perebutan Afrika,” Kerajaan Inggris menguasai koloni dalam jumlah terbesar di seluruh dunia, sehingga memunculkan ungkapan populer, “Matahari tidak pernah terbenam di Kerajaan Inggris.”
Aneksasi Amerika Serikat atas Hawaii
Salah satu contoh imperialisme Amerika yang paling dikenal, meski kontroversial, terjadi pada aneksasi Kerajaan Hawaii sebagai suatu wilayah pada tahun 1898.
Sepanjang tahun 1800-an, pemerintah AS khawatir bahwa Hawaii, pelabuhan utama penangkapan ikan paus dan perdagangan di kawasan tengah-tengah Pasifik—tempat subur bagi misi Protestan Amerika, dan yang paling penting, sumber gula baru yang kaya dari produksi tebu—akan jatuh ke tangan Eropa.
Memang benar, pada tahun 1930-an, Inggris dan Perancis memaksa Hawaii untuk menerima perjanjian perdagangan eksklusif dengan mereka.
Pada tahun 1842, Menteri Luar Negeri AS Daniel Webster mencapai kesepakatan dengan agen Hawaii di Washington untuk menentang aneksasi Hawaii oleh negara lain.
Pada tahun 1849, perjanjian persahabatan menjadi dasar hubungan resmi jangka panjang antara Amerika Serikat dan Hawaii. Pada tahun 1850, gula menjadi sumber 75% kekayaan Hawaii.
Ketika perekonomian Hawaii menjadi semakin bergantung pada Amerika Serikat, perjanjian timbal balik perdagangan yang ditandatangani pada tahun 1875 semakin menghubungkan kedua negara.
Pada tahun 1887, para petani dan pengusaha Amerika memaksa Raja Kalākaua menandatangani konstitusi baru yang mencabut kekuasaannya dan menangguhkan hak-hak banyak penduduk asli Hawaii.
Pada tahun 1893, penerus Raja Kalākaua, Ratu Lili’uokalani, memperkenalkan konstitusi baru yang memulihkan kekuasaan dan hak-hak Hawaii.
Khawatir bahwa Lili’uokalani akan mengenakan tarif yang sangat besar terhadap gula produksi Amerika, petani tebu Amerika yang dipimpin oleh Samuel Dole berencana untuk menggulingkannya dan mengupayakan aneksasi pulau-pulau tersebut oleh Amerika Serikat.
Pada tanggal 17 Januari 1893, pelaut dari USS Boston, yang dikirim oleh Presiden AS Benjamin Harrison , mengepung Istana `Iolani di Honolulu dan menyingkirkan Ratu Lili’uokalani.
Menteri AS John Stevens diakui sebagai gubernur de facto kepulauan tersebut, dengan Samuel Dole sebagai presiden Pemerintahan Sementara Hawaii.
Pada tahun 1894, Dole mengirim delegasi ke Washington secara resmi untuk mencari aneksasi. Namun, Presiden Grover Cleveland menentang gagasan tersebut dan mengancam akan mengembalikan Ratu Lili’uokalani sebagai raja.
Sebagai tanggapan, Dole mendeklarasikan Hawaii sebagai republik merdeka. Dalam gelombang nasionalisme yang dipicu oleh Perang Spanyol-Amerika, Amerika Serikat, atas desakan Presiden William McKinley, mencaplok Hawaii pada tahun 1898.
Pada saat yang sama, bahasa asli Hawaii dilarang sepenuhnya di sekolah-sekolah dan proses pemerintahan. Pada tahun 1900, Hawaii menjadi wilayah AS dan Dole menjadi gubernur pertamanya.
Menuntut hak dan keterwakilan yang sama bagi warga AS di 48 negara bagian, penduduk asli Hawaii dan non-kulit putih Hawaii mulai mendorong pembentukan negara bagian.
Hampir 60 tahun kemudian, Hawaii menjadi negara bagian AS ke-50 pada tanggal 21 Agustus 1959.
Pada tahun 1987, Kongres AS mengembalikan bahasa Hawaii sebagai bahasa resmi negara bagian tersebut, dan pada tahun 1993, Presiden Bill Clinton menandatangani undang-undang yang meminta maaf atas peran Amerika Serikat dalam penggulingan tahun 1893.
Kemunduran Imperialisme Klasik
Meskipun secara umum menguntungkan, imperialisme, dikombinasikan dengan nasionalisme, mulai menimbulkan konsekuensi negatif bagi kerajaan-kerajaan Eropa, koloni-koloninya, dan dunia.
Pada tahun 1914, semakin banyak konflik antara negara-negara yang saling bersaing yang meletus hingga Perang Dunia I. Pada tahun 1940-an, Jerman dan Jepang, yang merupakan bekas peserta Perang Dunia I, mendapatkan kembali kekuatan imperialistik mereka dan berupaya menciptakan kerajaan di Eropa dan Asia.
Didorong oleh keinginan mereka untuk memperluas pengaruh dunia negara mereka, Hitler dari Jerman dan Kaisar Hirohito dari Jepang akan bergabung untuk melancarkan Perang Dunia II .
Kerugian ekonomi dan kemanusiaan yang sangat besar akibat Perang Dunia II sangat melemahkan negara-negara yang membangun imperium lama, dan secara efektif mengakhiri era imperialisme klasik yang didorong oleh perdagangan.
Sepanjang perdamaian dan Perang Dingin yang terjadi kemudian, dekolonisasi menjamur. India bersama beberapa bekas wilayah jajahan di Afrika memperoleh kemerdekaan dari Inggris.
Meskipun versi imperialisme Inggris yang lebih kecil terus berlanjut dengan keterlibatannya dalam kudeta Iran pada tahun 1953 dan di Mesir selama Krisis Suez tahun 1956, Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet-lah yang muncul setelah Perang Dunia II sebagai kekuatan dominan di dunia.
Namun, Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1947 hingga 1991 akan membawa dampak besar bagi Uni Soviet. Ketika perekonomiannya terkuras, kekuatan militernya sudah tidak ada lagi, dan struktur politik komunisnya retak, Uni Soviet secara resmi dibubarkan dan muncul sebagai Federasi Rusia pada tanggal 26 Desember 1991.
Sebagai bagian dari perjanjian pembubaran, beberapa negara kolonial atau “ negara satelit” kekaisaran Soviet diberikan kemerdekaan.
Dengan pecahnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi kekuatan global yang dominan dan sumber imperialisme modern.
Contoh Imperialisme Modern
Tidak lagi hanya berfokus pada perolehan peluang perdagangan baru, imperialisme modern melibatkan perluasan kehadiran korporasi dan penyebaran ideologi politik negara dominan dalam suatu proses yang kadang-kadang disebut “pembangunan bangsa” atau, khususnya dalam kasus Amerika Serikat, “ Amerikanisasi.”
Sebagaimana dibuktikan oleh teori domino Perang Dingin, negara-negara kuat seperti Amerika Serikat sering berupaya menghalangi negara lain untuk mengadopsi ideologi politik yang bertentangan dengan ideologi mereka.
Akibatnya, upaya Amerika Serikat dalam Invasi Teluk Babi tahun 1961 yang gagal untuk menggulingkan rezim komunis Fidel Castro di Kuba, Doktrin Reagan Presiden Ronald Regan yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran komunisme, dan keterlibatan AS dalam Perang Vietnam sering disebut-sebut sebagai penyebab kegagalan contoh imperialisme modern.
Selain Amerika Serikat, negara-negara makmur lainnya juga menerapkan imperialisme modern—dan terkadang tradisional—dengan harapan dapat memperluas pengaruh mereka.
Dengan menggunakan kombinasi kebijakan luar negeri yang sangat agresif dan intervensi militer yang terbatas, negara-negara seperti Arab Saudi dan Tiongkok berupaya menyebarkan pengaruh global mereka.
Selain itu, negara-negara kecil seperti Iran dan Korea Utara secara agresif membangun kemampuan militer mereka—termasuk senjata nuklir—dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomi dan strategis.
Meskipun kepemilikan kolonial Amerika Serikat telah menurun sejak era imperialisme tradisional, negara ini masih memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat dan terus berkembang di banyak belahan dunia.
AS saat ini mempertahankan lima wilayah tradisional atau persemakmuran yang dihuni secara permanen: Puerto Riko, Guam, Kepulauan Virgin, Kepulauan Mariana Utara, dan Samoa Amerika.
Kelima wilayah memilih anggota non-voting di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Penduduk Samoa Amerika dianggap sebagai warga negara AS dan penduduk empat wilayah lainnya adalah warga negara AS.
Warga negara AS ini diperbolehkan untuk memilih dalam pemilihan pendahuluan presiden tetapi tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan umum presiden.
Secara historis, sebagian besar bekas wilayah AS, seperti Hawaii dan Alaska, akhirnya menjadi negara bagian. Wilayah lain termasuk Filipina, Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau, yang dikuasai terutama untuk tujuan strategis selama Perang Dunia II, akhirnya menjadi negara merdeka.
