Mudabicara.com_Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa proses pembangunan kembali musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, harus sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, yakni dengan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini menyusul insiden ambruknya gedung musala yang berada di area asrama putra pada hari Senin, 29 September.
Diduga kuat, bangunan tersebut sebelumnya belum mengantongi izin pembangunan resmi. Perizinan yang dahulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kini telah berubah menjadi sistem PBG, yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: SK Kemenkum Dianggap Sah, Pakar Minta Kader PPP Tak Terjebak Polemik
“Pemilik bangunan wajib mengantongi PBG. Tapi kami hanya menyediakan sistem pendukungnya saja, pelaksanaannya ada di tangan pemda,” ujar Dody saat dijumpai di kantor Kementerian PU pada Jumat, 3 Oktober.
Ia menambahkan bahwa pembangunan fasilitas di lingkungan pondok pesantren seperti ini umumnya dilakukan oleh pihak swasta. Meski demikian, kementeriannya akan terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Terkait insiden ambruknya bangunan, Dody menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk melakukan investigasi. “Tim kami sudah mulai masuk ke lokasi setelah dinyatakan aman untuk alat berat. Jadi kami lakukan secara bertahap,” katanya.
Diketahui, gedung tiga lantai yang mencakup musala tersebut roboh pada Senin sore. Saat kejadian, ratusan santri sedang menjalankan ibadah salat Asar berjemaah di dalam bangunan yang diketahui masih dalam tahap konstruksi itu.
Hingga Jumat sore, laporan menyebutkan bahwa sebanyak 113 orang telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 103 dinyatakan selamat, sementara 10 lainnya meninggal dunia. Sementara itu, masih ada 53 orang yang belum berhasil ditemukan.
