Mudabicara.com_Kawan muda kali ini mudabicara.com ingin meresensi buku karya Dr Vishnu Juwono dengan judul Melawan Korupsi.
Buku baru yang tentu sangat komprehenshif dalam menjelaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia pada era Soekarno 1945 sampai pada era Susilo Bambang Yuhoyono 2014.
BACA JUGA : RESENSI BUKU LOGIKA KARYA DRS MUNDIRI
Buku Melawan Korupsi juga memberi gambaran secara gamblang sejarah pasang surut pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menjadi referensi penting bagi kawan muda semua yang lagi mempelajari isu-isu kebijakan publik di Indonesia dengan sudut pandang politik dan sejarah
Berikut Resensi Buku Melawan Korupsi Karya Dr Vishnu Juwono
Identitas Buku
Judul Buku : Melawan Korupsi
Penulis : Dr Vishnu Juwono
Penertbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)
ISBN : 978-602-424-870-3
Tahun Terbit : 2018
Halaman : 436
Ukuran : 14 cm x 21 cm
Sinopsis Buku
Perjalanan sejarah politik Indonesia dalam membangun sistem tata Kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi mengalami proses yang berliku-liku dan seringkali membuahkan hasil yang tidak terduga.
Buki ini mencoba memotret berbagai dinamika persaingan politik di Indonesia dalam mendorong reformasi tata Kelola dan inisiatif antikorupsi dari masa kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 hingga masa jabatan kedua presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2014.
BACA JUGA : RESENSI BUKU POPULISME ISLAM DI INDONESIA DAN TIMUR TENGAH
Pembahasan buku ini dibagi menjadi lima periode yakni Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1968), Orde Baru Pimpinan Soeharto (1968-1998), Awal Reformasi (1998-2004), dan dua periode presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
Dapat dilihat dari berbagai periode tersebut bahwa tidak mudah elite politik reformis Indonesia mendorong agenda reformasi dan tidak jarang mereka mengalami kekalahan politik sehinga korupsi masih menjadi masalah sistemik di Indonesia.
Buku ini menyampiakan tiga argumen besar. Pertama, Walaupun dijadikan sebagai janji kampanye politik, ternyata sejak awal kemerdekaan elite pemegang kekuasaan tidak melihat pentingnya pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintahan sehingga tidak pernah diterapkan secara konsisten dari masa ke masa.
Kedua, Inisiatif anti korupsi sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berfungsi secara efektif per 2004, dijalankan secara arbiter, tebang pilih, berdampak terbatas, dan bersifat politis.
Ketiga, berdiri dan efektifnya KPK sejak tahun 2004 mengurangi rasa kebal hukum pada diri elite politik di Indonesia, walaupun masih terbatas.
Hal ini ditunjukan pada dua periode Presiden SBY dimana KPK terus dapat meningkatkan akselerasi dalam melakukan penuntutan terhadap elite politik yang berkuasa dan korup.
Namun di sisi lain ternyata struktur sosial, politik, dan ekonomi dikombinasikan dengan kegagalan institusi membuat lingkungan korup tetap tumbuh subur dan bersemi di Indonesia.
Isi Resensi
Buku ini adalah hasil disertasi Dr Vishnu Juwono di London School of Economic and Political Sciene (LSE) London pada tahun 2011-2016.
Melawan Korupsi adalah buku yang berupaya menelaah upaya pemberantasan korupsi dan reformasi tata Kelola pemerintahan di tingkat nasional dengan fokus utama pada kebijakan pemerintah.
BACA JUGA : MENGENAL TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER
Kebijakan dari periode Soekarno pada 1940an hingga akhir periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
Buku Melawan Korupsi ini mencoba menelaah akar, sebab, dan dinamika korupsi di bawah Soekarno dan Soeharto, sebelum menganalis era pasca-Soeharto.
Aspek politis kebijakan pemerintah dalam mendorong reformasi tata Kelola pemerintahan dan inisiatif antikorupsi menjadi hal yang utama dalam pembahasannya.
Pada tataran praktis Vishnu Juwono dengan bukunya ingin menjawab apa saja faktor penentu keberhasilan dan kegagalan di masing-masing pemerintahan dalam memberantas korupsi.
Vishnu ingin melihat apakah kaum reformis mempunyai pengaruh politik memadai untuk melembagakan reformasi tata Kelola pemerintahan. Bagaimana jalur perjalanan Indonesia dalam mereformasi tata Kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsI.
Secara struktur pembahasan buku ini dibagi menjadi empat bagian utama. Dimulai denga era Soekarno, era Soeharto, kemudian era pasca-Soeharto, dan diakhiri dengan era SBY.
Secara sistematika buku ini dibagi menjadi 9 Bab. Diawali dengan gambaran untuh tentang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Membahas upaya reformasi tata Kelola pemerintahan dan Langkah-langkah anti korupsi setelah Indonesia Merdeka.
BACA JUGA : MENGENAL TEORI HUKUM TIGA TAHAP AUGUSTE COMTE
Kemudian membahas tentang upaya Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat A.H Nasution serta Upaya reformasi ekonomi Perdana Menteri Juanda. Lanjut dengan pembahasan analisis dinamika politik persaingan antara kelompok teknokrat dan nasionalis terutama dalam konteks reformasi ekonomi selama era Orde Baru.
Kemudian masuklah pada bahasan reformasi pemerintahan generasi pertama yang lebih subtantif dengan melakukan amandemen konstitusi untuk memastikan struktur politik yang demokratis.
Dan diakhiri dengan bahasan evalusi terhadap reformasi tata Kelola pemerintahan dan upaya pemberantasan korupsi masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kelebihan Buku
Dengan membaca buku Melawan korupsi karya Vishnu Juwono yakni para pembaca dapat melihat konsolidasi demokrasi pada setiap elite kepemimpinan di Indonesia.
Bahwa setiap masa kepemimpinan memiliki gugus politik masing-masing dalam bentuk koalisi. Dan menyedihkanya sebagian besar koalisi tidak bertahan lama dalam konteks reformasi tata kelola pemerintahan dan upaya pemberantasan korupsi.
BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR SOSIOLOGI UNTUK ANAK MUDA
Disamping itu pembaca akan mempunyai kontruksi pengetahuan tentang sejarah upaya tata Kelola pemerintahan terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Sejak era Soekarno sampai pada era Susilo Bambang Yudhoyono
Kekurangan Buku
Dalam penjelasannya kita akan menemukan beberapa hambatan dalam upaya tata kelola dan pemberantasan korupsi namun hambatan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik di setiap periodenya.
Katakanlah kegagalan konsolidasi demokrasi atau banyaknya intrik kepentingan politik membuat upaya tata kelola dan upaya pemberantasan korupsi terhambat. Kedua poin ini tidak dijelaskan dengan rinci apa penyebab dan kenapa hal tersebut bisa terjadi.
BACA JUGA : 10 MANFAAT BELAJAR FILSAFAT UNTUK ANAK MUDA
Di samping itu penjelasan tentang konflik internal antar Lembaga pemberantas korupsi tidak pernah diungkap meskipun dalam garis besarnya kepentingan lebih besar dari pada upaya tata kelola pemerintahan dan upaya pemberantasan korupsi.
oleh: Mahfut Khanafi (Mudabicara.com)
