Apa itu Teokrasi? Pengertian, Ciri dan Contohnya

Ilmu Politik57 Dilihat

Mudabicara.com_ Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang pemimpin utamanya adalah dewa tertinggi, yang memerintah baik secara langsung sebagai dewa dalam wujud manusia atau secara tidak langsung melalui pelayan fana.

Biasanya sistem pemerintahan teokrasi menjadikan pendeta agama sebagai pemimpin atas nama dewa tersebut.

Dengan undang-undang yang didasarkan pada aturan dan ketetapan agama, pemerintahan teokrasi melayani pemimpin atau pemimpin ilahi mereka, bukan warga negaranya.

Baca Juga : 5 Konsep Dasar Ilmu Politik: Pengertian dan Ruang Lingkupnya

Akibatnya, fungsi teokrasi sering kali bersifat menindas, dengan aturan yang ketat dan hukuman yang keras bagi mereka yang memerintah.

Nah! lebih lengkapnya apa itu teokrasi silahkan simak ulasan mudabicara berikut ini!

Apa Itu Teokrasi?

Teokrasi

Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana para pendeta atau pemimpin agama memerintah atas nama dewa atau dewa.

Karena lebih melayani pemimpin atau pemimpin ilahi daripada warga negara, fungsi teokrasi sering kali bersifat menindas, dan memberikan hukuman yang keras bagi pelanggar aturan. 

Tidak ada pemisahan antara gereja dan negara dalam teokrasi sejati dan praktik terbuka yang hanya diperbolehkan oleh agama yang berlaku di negara tersebut.

dan teokrasi tidak memberi ruang bagi demokrasi dan segala kebijakan dan keputusan pemimpin teokrasi tidak dapat dipertanyakan ataupun di kritik. 

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Teokrasi, Pengertian dan Macam Dan Ciri-Cirinya

Ciri-ciri Teokrasi

Dalam teokrasi sejati, satu atau lebih dewa diakui sebagai penguasa tertinggi, memberikan bimbingan yang diilhami ilahi kepada manusia yang mengelola urusan pemerintahan sehari-hari.

Kepala negara diasumsikan mempunyai hubungan pribadi dengan dewa atau dewa-dewa agama atau keyakinan spiritual suatu peradaban.

Teokrasi sering kali didefinisikan berbeda dengan eklesiokrasi, yang mana para pemimpin agama mengarahkan pemerintahan tetapi tidak mengklaim bahwa mereka bertindak sebagai instrumen ketuhanan di bumi.

Kepausan di  Negara Kepausan  berada di titik tengah antara teokrasi dan eklesiokrasi karena Paus tidak mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu langsung dari Tuhan untuk diterjemahkan ke dalam hukum sipil.

Dalam negara teokrasi, penguasa sekaligus kepala pemerintahan dan agama. Tidak ada  pemisahan antara gereja dan negara  dan praktik terbuka hanya diperbolehkan oleh agama yang berlaku.

Para penguasa di negara-negara teokrasi memegang jabatannya atas karunia ilahi dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan agama yang berlaku.

Sebagai sumber ilham ilahi, kitab dan teks suci agama mengatur seluruh operasional dan keputusan negara. Semua kekuasaan dalam teokrasi terkonsentrasi pada satu institusi, tanpa  pemisahan kekuasaan.

Karena keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang diambil oleh dewa, semua keputusan pemimpin teokrasi tidak perlu dipertanyakan lagi.

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Plutokrasi, Pengertian dan Ciri-Cirinya

 Tidak ada ruang bagi proses  demokrasi  dalam teokrasi sejati. Agar masyarakat mematuhi dan menghormati kehendak penguasa dan, lebih jauh lagi, kehendak dewa, mereka yang tidak setuju atau gagal mematuhi hukum dan perintah agama sering kali ditindas dan dianiaya.

Isu-isu seperti perkawinan,  hak reproduksi ,  hak-hak sipil , dan hukuman bagi pelaku kejahatan juga didefinisikan berdasarkan teks agama.

Di bawah sistem teokrasi, penduduk suatu negara biasanya tidak memiliki kebebasan beragama dan tidak dapat memberikan suara pada keputusan pemerintah.

Pemerintahan sekuler atau non-religius dapat hidup berdampingan dalam suatu teokrasi, mendelegasikan beberapa aspek hukum sipil kepada komunitas agama.

Di Israel, misalnya, pernikahan hanya dapat dilakukan oleh pengurus komunitas agama di mana pasangan tersebut berasal, dan tidak ada  pernikahan beda agama atau pernikahan sesama jenis  yang dilakukan di negara tersebut yang diakui secara hukum.

Sebagian besar pemerintahan teokratis berfungsi serupa dengan  monarki  atau  kediktatoran , karena mereka yang memegang kekuasaan politik pertama-tama mengabdi kepada tuhan agamanya dan kemudian melayani warga negaranya.

Pemimpin masa depan memperoleh posisinya baik melalui warisan keluarga atau dipilih oleh pemimpin sebelumnya.

Hidup Dalam Sistem Teokrasi

Teokrasi

Kebanyakan orang menganggap kehidupan di bawah pemerintahan teokratis terlalu membatasi. Hal ini tidak memungkinkan orang untuk menjalani gaya hidup ‚Äúsaya yang utama‚ÄĚ yang individualistis.

Tidak ada satu partai atau organisasi politik pun yang bisa berkuasa dan apa yang dikatakan penguasa adalah hukum.

Mengingat sifat pemerintahan mereka yang restriktif, mudah untuk berasumsi bahwa negara-negara teokratis adalah sarang perbedaan pendapat.

Namun hal ini jarang terjadi. Sistem teokratis mengandalkan kepemimpinan dari dewa yang diyakini mahakuasa oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa dengan diberdayakan oleh dewa tersebut, para pemimpin mereka tidak akan pernah menipu atau menyesatkan mereka. 

Pemerintahan teokratis pada umumnya efisien dan ramping, dengan semua arahan diterapkan dengan cepat hingga ke tingkat masyarakat.

Proses pemerintahan tidak akan diperlambat oleh konflik antar partai politik yang berlawanan. Semua pemimpin politik dan sosial dalam masyarakat teokratis akan segera mengikuti aturan yang ditetapkan oleh eselon atas masyarakat mereka.

Disatukan oleh keyakinan yang sama, orang-orang dan kelompok-kelompok dalam suatu teokrasi akan bekerja secara harmonis menuju tujuan yang sama.

Karena masyarakat yang hidup di negara teokrasi cepat mematuhi hukum, tingkat kejahatan relatif rendah. Mirip dengan kebanyakan orang yang tumbuh di negara demokrasi, warga negara teokrasi telah dibesarkan dan dikondisikan untuk percaya bahwa cara hidup mereka adalah cara terbaik untuk hidup.

Sebagian besar percaya bahwa tetap taat dan mengabdi pada dewa adalah satu-satunya cara yang benar bagi mereka untuk hidup. Hal ini membantu menjaga komitmen mereka terhadap ketuhanan, pemerintahan, budaya, dan cara hidup mereka.

Namun, tentu saja ada kerugian jika hidup di bawah pemerintahan teokratis. Pemimpin yang tidak kompeten atau korup jarang ditantang.

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Diktator, Pengertian, Penyebab dan Ciri-Cirinya

Menantang penguasa atau kelompok teokratis sering kali dianggap mempertanyakan ketuhanan yang mereka wakili‚ÄĒbisa jadi merupakan dosa.

Masyarakat teokratis umumnya tidak toleran dan tidak menerima imigran atau orang dari budaya atau kelompok etnis berbeda, terutama mereka yang tidak menganut keyakinan agama yang sama dengan mereka.

Kelompok minoritas dalam negara teokrasi biasanya dipaksa untuk berasimilasi dengan budaya utama atau dijauhi dan berpotensi diasingkan dari negara tersebut.

Masyarakat teokratis cenderung statis, jarang berubah atau membiarkan inovasi berdampak pada masyarakat. Meskipun beberapa anggota masyarakat teokratis mungkin menikmati barang-barang mewah modern, sebagian besar penduduknya mungkin tidak memiliki akses terhadap barang-barang tersebut.

Artinya, hal-hal seperti TV kabel, internet, atau bahkan ponsel akan dipandang sebagai alat untuk meningkatkan dosa dan ketidakpatuhan. Banyak orang yang takut menggunakan barang-barang ini dan dipengaruhi oleh pihak luar yang menggunakannya.

Feminisme, advokasi LGBTQ, dan gerakan kesetaraan gender serupa jarang ditoleransi dalam masyarakat teokratis. Banyak negara teokrasi menjalankan sistem mereka berdasarkan mandat agama ketuhanan mereka.

Jika mandat tersebut menetapkan peran dan tugas tertentu pada gender tertentu, maka tindakan menentangnya tidak diperbolehkan.

Meskipun masyarakat dapat memiliki dan menjalankan bisnis dalam sistem teokrasi, bisnis tersebut harus mengikuti aturan, undang-undang, dan norma yang ditetapkan yang diamanatkan oleh sistem kepercayaan teokratis.

Aturan-aturan ini mungkin melarang bisnis berinovasi dan memaksimalkan keuntungan. Meskipun beberapa pengusaha dalam negara teokrasi dapat beroperasi secara relatif bebas, sebagian besar tidak.

Demikian pula, meskipun rata-rata orang dapat bekerja, mereka tidak dapat memaksimalkan potensi penghasilannya. Masyarakat teokratis memberikan sedikit peluang untuk memperoleh kekayaan, mendorong kerja sama dibandingkan persaingan, dan umumnya memandang negatif barang-barang materi.

Sejarah Sistem Teokrasi 

Sepanjang sejarah yang tercatat, banyak negara dan kelompok suku berada di bawah pemerintahan teokratis, termasuk banyak peradaban awal.

1. Mesir Kuno

Salah satu contoh pemerintahan teokratis yang paling terkenal adalah pemerintahan  Mesir Kuno . Meskipun terbagi dalam periode yang berbeda, pemerintahan teokratis Mesir berlangsung selama sekitar 3.000 tahun, dari sekitar tahun 3150 SM hingga sekitar tahun 30 SM, menciptakan dan mempertahankan salah satu kebudayaan kuno terbesar di dunia dalam prosesnya.

Pemerintahan Mesir kuno adalah monarki teokratis karena raja, atau firaun, yang diperintah oleh mandat dari para dewa, pada awalnya dipandang sebagai perantara antara manusia dan dewa dan dianggap mewakili kehendak para dewa melalui hukum yang disahkan dan kebijakan disetujui. Mereka dianggap sebagai keturunan langsung dari  Dewa Matahari, Ra.

Meskipun firaun adalah perwakilan tertinggi para dewa, mereka juga dibimbing oleh para penasihat dan pendeta tinggi dalam melaksanakan keinginan para dewa untuk membangun kuil baru, membuat undang-undang, dan menyediakan pertahanan.

2. Israel yang Alkitabiah

Istilah¬† teokrasi ¬†pertama kali digunakan oleh pendeta Yahudi, sejarawan, dan pemimpin militer Flavius ‚Äč‚ÄčJosephus pada abad pertama Masehi untuk menggambarkan karakteristik pemerintahan orang Yahudi.

Josephus berpendapat bahwa meskipun umat manusia telah mengembangkan banyak bentuk pemerintahan, sebagian besar dapat digolongkan ke dalam tiga jenis berikut: monarki, oligarki, dan demokrasi.

Namun menurut Josephus, pemerintahan orang Yahudi unik. Josephus menawarkan istilah “teokrasi” untuk menggambarkan bentuk pemerintahan di mana Tuhan adalah penguasa dan firman-Nya adalah hukum.

Menggambarkan pemerintahan Israel yang alkitabiah di bawah¬† kepemimpinan Musa , Josephus menulis, ‚ÄúPembuat undang-undang kita, Menahbiskan pemerintahan kita menjadi apa yang, dengan ungkapan yang tegang, dapat disebut sebagai teokrasi, dengan menyerahkan otoritas dan kekuasaan kepada Tuhan.‚ÄĚ

Orang-orang Ibrani percaya bahwa pemerintahan mereka berada di bawah pemerintahan ilahi, baik dalam bentuk kesukuan asli, dalam bentuk raja, atau dalam imamat tinggi setelah masa pengasingan pada tahun 597 SM hingga pemerintahan kaum Makabe sekitar tahun 167 SM.

Namun, para penguasa atau penguasa sebenarnya bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Oleh karena itu, perbuatan dan kebijakan mereka tidak bisa sembarangan.

Namun, mereka terkadang menyimpang dari tugas ilahi seperti yang ditunjukkan oleh contoh Raja  Saul  dan  Raja Daud . Menyaksikan penyimpangan tersebut, para nabi berusaha memperbaikinya atas nama Tuhan yang murka.

Baca Juga : Sistem Pemerintahan Despotisme, Pengertian Dan Ciri-Cirinya

3. Tiongkok Kuno

Selama hampir 3.000 tahun sejarahnya, Tiongkok awal diperintah oleh beberapa  dinasti  yang menerapkan bentuk pemerintahan teokratis, termasuk Dinasti Shang dan Zhou.

Pada masa Dinasti Shang, pendeta-raja dianggap mengkomunikasikan dan menafsirkan keinginan para dewa dan nenek moyang mereka.

Pada tahun 1046 SM, Dinasti Shang digulingkan oleh Dinasti Zhou, yang menggunakan klaim ‚ÄúMandat Surga‚ÄĚ sebagai cara untuk menggulingkan pemerintah. Amanat ini menyatakan bahwa penguasa saat ini dipilih oleh kekuatan Ilahi.

Definisi teokrasi yang dikemukakan Josephus pada abad pertama tetap diterima secara luas hingga  era Pencerahan , ketika istilah tersebut mempunyai konotasi yang lebih universal dan negatif, terutama ketika komentar filsuf Jerman Friedrich Hegel tentang hubungan antara agama dan pemerintah sangat kontras dengan doktrin-doktrin teokratis yang sudah mapan.

‚Äú[jika] jika prinsip negara adalah suatu totalitas yang utuh, maka gereja dan negara tidak mungkin tidak berhubungan,‚ÄĚ tulisnya pada tahun 1789.

Penggunaan teokrasi dalam bahasa Inggris pertama kali yang berarti ‚Äúpemerintahan sakral di bawah ilham ilahi‚ÄĚ muncul pada tahun 1622.

Doktrin ‚ÄúSacerdotal‚ÄĚ menganggap fungsi pengorbanan dan kekuatan spiritual atau supranatural berasal dari para imam yang ditahbiskan.

Definisi yang lebih umum dikenal sebagai ‚Äúpendeta atau badan keagamaan yang memegang kekuasaan politik dan sipil‚ÄĚ tercatat pada tahun 1825.

Teokrasi Era Modern 

Pencerahan menandai berakhirnya teokrasi di sebagian besar negara Barat. Saat ini, hanya segelintir teokrasi yang tersisa.

Negara teokrasi terbaru yang mengadopsi bentuk pemerintahan berbeda adalah Sudan, yang  teokrasi Islamnya  digantikan pada tahun 2019 oleh negara demokrasi yang sedang mengalami kesulitan.

Contoh teokrasi kontemporer termasuk Arab Saudi, Afghanistan, Iran, dan Kota Vatikan.

1. Arab Saudi

Sebagai monarki teokratis Islam, dan rumah bagi dua tempat paling suci umat Islam, kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi memiliki salah satu pemerintahan yang paling ketat di dunia.

Diperintah secara eksklusif oleh Dinasti Saud sejak tahun 1932, keluarga mempunyai kekuasaan absolut. Al-Qur’an dan Mazhab Islam Sunni berfungsi sebagai konstitusi negara.

Meskipun tidak memiliki konstitusi tradisional, Arab Saudi memiliki Hukum Dasar Pemerintahan yang memandu keadilan, yang harus mengikuti peraturan dan ajaran hukum Islam.

Meskipun undang-undang tersebut tidak secara langsung melarang agama lain untuk dianut di negara tersebut, praktik agama selain Islam dibenci oleh masyarakat mayoritas Muslim di Saudi.

Mereka yang menolak ajaran agama Islam di negara tersebut akan diberikan hukuman yang tegas, yang dalam beberapa kasus dapat mencakup hukuman mati.

2. Afganistan

Mirip dengan Arab Saudi, Islam adalah agama resmi Afghanistan. Landasan utama institusi politik negara didasarkan pada  Hukum Syariah Islam.

Kekuasaan politik hampir seluruhnya berada di tangan para pemimpin agama rezim tersebut, yang saat ini adalah Gerakan Islam Taliban.

Tujuan akhir rezim Islam fundamentalis ini adalah untuk menyatukan rakyat Afghanistan di bawah hukum agama yang sama.

3. Iran

Terletak di Timur Tengah, pemerintahan Iran adalah pemerintahan teokratis campuran. Negara ini memiliki pemimpin tertinggi, presiden, dan beberapa dewan.

Namun hukum konstitusi dan peradilan dalam negara didasarkan pada hukum Islam. Dengan cara ini, pemerintah dan konstitusi Iran memadukan prinsip dan elemen teokratis dan demokratis.

Konstitusi menunjukkan bahwa penguasa negara adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menafsirkan Islam dan memastikan bahwa rakyat negara tersebut secara ketat mematuhi prinsip-prinsipnya.

Sebelum terbentuknya Republik Islam Iran, negara ini diperintah oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, yang terkenal dengan sikap sekuler dan ramah terhadap AS.

Setelah revolusi tahun 1979, Shah digulingkan dari jabatannya oleh Ayatollah Agung Ruhollah Khomeini, yang kemudian menjadi pemimpin Negara Islam baru di Iran. Terkenal karena mendalangi  Krisis Penyanderaan Iran  tahun 1979, Khomeini menerapkan sistem politik berdasarkan keyakinan Islam tradisional, peran yang saat ini dipegang oleh murid dan sekutu Khomeini, Ali Khamenei.

4. Kota Vatikan

Secara resmi dianggap sebagai  negara kota , Kota Vatikan adalah satu-satunya negara di dunia dengan monarki elektif teokratis absolut yang berpedoman pada prinsip-prinsip aliran pemikiran agama Kristen.

Kadang-kadang disebut Tahta Suci, pemerintahan Kota Vatikan mengikuti hukum dan ajaran agama  Katolik .

Paus  adalah kekuasaan tertinggi di negara ini dan memimpin cabang eksekutif, legislatif ,  dan yudikatif pemerintahan Vatikan.

Mungkin ini juga satu-satunya monarki di dunia yang tidak bersifat turun-temurun. Meskipun negara tersebut mempunyai seorang presiden, kekuasaan presiden tersebut dapat dibatalkan oleh Paus. 

Sumber

  • Boyle, Sarah B.¬† ‚ÄúApa Itu Teokrasi?‚ÄĚ ¬†Penerbitan Crabtree, 25 Juli 2013, ISBN-10: ‚Äé0778753263.
  • Derrick, Tara.¬†‚ÄúTeokrasi: Pemerintahan Religius.‚ÄĚ ¬†Penerbit Mason Crest, 1 Januari 2018, ISBN-10: ‚Äé1422240223.
  • Clarkson, Frederick.¬†‚ÄúPermusuhan Abadi: Perjuangan Antara Teokrasi dan Demokrasi.‚ÄĚ ¬†Common Courage Press, 1 Maret 1997, ISBN-10: ‚Äé1567510884.
  • Hirschl, Ran.¬†‚ÄúTeokrasi Konstitusional.‚ÄĚ ¬†Harvard University Press, 1 November 2010, ISBN-10: ‚Äé0674048199.
Tulisan Terkait: