Mudabicara.com_ Sistem pemerintahan teokrasi merupakan salah satu sistem politik yang bentuk pemerintahan dan praktek politiknya memegang nilai-nilai ketuhanan.
Meskipun sistem pemerintahan ini tak lagi populer di era modern namun masih ada beberapa tempat dan negara yang mengadopsi sistem pemerintahan teokrasi.
Prinsip-prinsip ketuhanan yang melekat di setiap sendi kehidupan sosial dan budaya tak jarang membuat masyarakat memiliki praktek kehidupan yang seragam.
Nah! penasarankan apa itu sistem pemerintahan teokrasi. Jika iya! tepat sekali kalian membaca artikel mudabicara berikut, baca sampai tuntasnya.
Baca Juga : Sistem Pemerintahan Demokrasi, Pengertian dan Ciri-Cirinya
Pengertian Sistem Pemerintahan Teokrasi
Secara etimologi kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu θεοκρατία. θεος berarti Tuhan dan κρατειν berarti memerintah atau kekuasaan.
Sedangkan secara terminologi teokrasi adalah sebuah indentitas absolut yang melekat pada sistem negara, yang mana pemimpin negara juga sebagai pemimpin agama atau dengan kata lain teokrasi adalah pemerintahan oleh wakil tuhan.
Dalam melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara bentuk pemerintahan teokrasi memegang prinsip-prinsip Ilahi sebagai praktek kehidupan sosial.
Masyarakat dalam sistem pemerintahan ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bersandar sekaligus berpedoman pada norma dan aturan agama.
Dengan kata lain, kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan ini berada di tangan tuhan serta orang yang mengklaim dirinya sebagai utusan tuhan.
Dalam hal kewenangan dan legitimasi sistem pemerintahan ini membuat konstitusi dan kepercayaan sebagai aturan hukum negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
Seorang profesor sejarah gereja bernama James H Smylie menjelaskan teokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan dan otoritas berasal dari Tuhan.
Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dominan dengan berbagai aturan yang berhubungan dengan Tuhan bahkan dalam membuat kebijakan dan keputusan sistem ini berdasarkan aturan tuhan.
Baca Juga : Sistem Pemerintahan Plutokrasi, Pengertian dan Ciri-Cirinya
Fungsi dari struktur dan penyelenggara pemerintah tak lain untuk melaksanakan serta menegakan hukum tuhan di atas masyarakat.
Sementera penulis Dewey D. Wallace menjelaskan sistem pemerintahan teokrasi merupakan salah satu tipe pemerintahan dimana menyakini Tuhan memiliki kedaulatan untuk memerintah.
Sejarah Singkat Sistem Pemerintahan Teokrasi
Pada awalnya pemerintahan teokrasi muncul tak lepas dari perkembangan agama Katolik yang dimobilisir oleh para pemuka gereja pada abad pertengahan (V – XV).
Fenomena penyebaran agama kristen/katolik ini mengakibatkan adanya dua kekuasaan dalam satu wilayah yakni kekuasaan negara yang dipimpin oleh raja dan kekuasaan gereja yang dipimpin oleh Paus.
Pada masa kekaisaran Augustinus Romawi, seorang paus bernama Gregory I mengumpulkan berbagai institusi kepausan untuk melakukan penyebaran agama dan mendirikan sebuah dinasti kepausan.
Meskipun proses penyebaran tak begitu berjalan lancar, karena disebabkan oleh perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang pantheisme. Pantheisme sendiri adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan terhadap dewa dan menyebahkan para dewa.
Baca Juga : Sistem Pemerintahan Diktator, Pengertian, Penyebab dan Ciri-Cirinya
Dengan perlahan penyebaran agama kristen pun menuai hasilnya dengan dijadikannya agama kristen sebagai agama resmi negara sekaligus mampu mempengaruhi pembuatan aturan dan hukum negara.
Pada titik inilah gereja menjadi salah satu institusi berpengaruh tidak hanya dalam hal keagamaan namun masuk dalam setiap sendi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Pada akhirnya berbagai permasalahan secara perlahan muncul ketika gereja dan negara memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah.
Hal tersebut tentu membuat masyarakat terbelah antara masyarakat yang pro dengan gereja dan masyarakat yang pro dengan pemerintah.
Misalnya saat raja Raja Edward II ingin menikah kembali namun pada saat itu gereja tidak mengijinkan sehingga membuat raja Raja Edward II membuat gereja sendiri bernama Anglikan untuk memuluskan niatnya.
Macam-Macam Sistem Pemerintahan Teokrasi
Sistem pemerintahan teokrasi terbagi menjadi 3 macam antara lain:
1. Teokrasi Murni
Teokrasi murni adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipimpin oleh nabi, pendeta dan ahli agama. Pada sistem ini orang-orang yang memimpin dianggap sebagai para wakil tuhan.
2. Teokrasi Kerajaan
Teokrasi kerajaan adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya dipengang dan dikendalikan oleh seorang raja yang kekuasaannya ia dapatkan dari pemberian tuhan.
Baca Juga : Sistem Pemerintahan Monarki, Pengertian, Macam dan Cirinya
3. Teokrasi Umum
Teokrasi Umum adalah sistem pemerintahan teokrasi dalam pengertian umum yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan dan kepemimpinannya berdasarkan pada Tuhan.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Teokrasi
1. Penegakan Hukum Tuhan
Dalam sistem pemerintahan teokrasi tidak ada struktur lembaga yang berdiri sebagai kontrol penguasa sehingga penguasa memiliki kekuasaan penuh atas nama Tuhan.
Kedaulatan dan kekuasaan secara penuh melalui hukum-hukum tuhan dan manusia hanya sebagai subyek yang menjalankannya tanpa bisa mengkritik.
2. Adanya Dua Otoritas Kekuasaan
Dalam sistem pemerintahan teokrasi ada dua entitas kekuasaan yang satu adalah raja yang memimpin negara dan yang satau adalah tokoh yang menjadi representasi lembaga agama.
3. Penyalahgunaan Wewenang
Dalam sistem pemerintahan teokrasi rentan terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain tidak adanya lembaga kontrol sistem ini bisa berbuat apapun mengatasnamakan Tuhan.
Bahkan ketika oknum masyarakat yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan aturan tuhan akan disiksa, dianiaya bahkan dalam beberapa kasus sampai dibunuh.
Baca Juga : Pengertian Sistem Pemerintahan, Macam dan Contohnya
Sejarah telah mencatat bahwa Eropa telah mengalami pertikaian, pertengkaran hingga peperangan hanya gara-gara orang tidak mengikuti ideologi ketuhanan.
4. Ideologi Agama Tunggal
Sistem pemerintahan yang berdasarkan aturan dan hukum tuhan tentu hanya meyakini adanya satu ideologi agama sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan dalam beragama.
Artinya memilih agama tidak lagi menjadi kebebasan sebagai hak asasi manusia namun memilih agama adalah sebuah paksaan negara terhadap rakyatnya.
5. Intervensi
Dalam menjalankan kekuasaan para pemimpin yang mengunakan sistem pemerintahan teokrasi cenderung melakukan intervensi terhadap masyarakat.
Bentuk intervensinya tak lain ketika kebijakan dan keputusan sudah dikeluarkan, seluruh warga negara wajib untuk mengikuti perintahnya.
Tidak adanya narasi demokrasi yang memberi ruang warga negara kebebasan baik dalam berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat.
6. Kesetiaan Tanpa Syarat
Konsekuensi logis dari sistem pemerintahan teokrasi adalah warga negara memiliki keyakinan dan kesetiaan tanpa syarat karena semua berdasarkan aturan tuhan.
Ketika keyakinan sudah melekat maka dalam prakteknua tidak ada lagi pertanyaan dan perdebatan dalam hal keyakinan. Dengan keyakinan tersebut maka dalam sistem pemerintahan ini tidak ada oposisi, pemberontakan dan perntanyaan seputar keyakinan.
Bila seandainya terjadi konflik dan mengakibatkan peran maka perang adalah masalah keyakinan agama, bukan permasalahan politik.
Oleh sebab itu, maka tidak heran dalam sistem pemerintahan ini seorang tentara tidak takut berkorban sebab pada prinsipnya mereka tidak membela negara namun mereka membela tuhan.
7. Hukum Bersifat Status
Dalam sistem pemerintahan teokrasi hukum bersifat statis karena semua bersumber pada landasan aturan-aturan tuhan. Pengetahuan hukum tidak berbasis logika dan keadilan namun asas-asas tuhan.
Selain itu, dalam sistem ini tidak ada kebebesan sipil dalam berskspresi dan berpendapat. Toh! jika ada masyarakat mengkritik sebenarnya ia tidak mengkritik pemerintahan namun mengkritik tuhan.
Sekian penjelasan sistem pemerintahan teokrasi kali ini, sampai jumpa pada ulasan ilmu politik mudabicara berikutnya. Selamat Membaca!
Referensi: Kevin Phillips. 2005. American Theocracy
