Mudabicara.com_ Sistem pemerintahan despotisme merupakan salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia. Sistem pemerintah model ini pernah populer pada zamannya.
Meski kini jarang menjadi bahan diskusi oleh para ilmuwan sosial namun sistem pemerintahan despotisme perlu sahabat mudabicara tahu untuk menambah pengetahuan tentang wawasan politik.
Nah! artikel mudabicara kali ini ingin membahas secara mendalam tentang sistem pemerintahan despotisme baik dari sisi pengertian dan ciri-cirinya. Selengkapnya simak ulasan berikut ini:
BACA JUGA : Pengertian Sistem Pemerintahan, Macam dan Contohnya
Pengertian Sistem Pemerintahan Despotisme
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem pemerintahan despotisme memiliki pengertian hampir sama dengan sistem pemerintahan autokrasi, kerajaan maupun monarki.
Pada sistem pemerintahan ini seorang despot akan bertindak dan berperilaku sewenang-wenang sebab kekuasaanya tidak dibatasi oleh waktu yang jelas.
Kecenderungan seorang despotis adalah seorang yang memimpin pemerintahan dengan entitas tunggal baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan.
Oleh karena itu pemerintahan dengan mudah menyalah gunakan wewenang dan bersifat absolut dan diktator. Pada umumnya untuk mencapai keteraturan sosial penguasa akan mengunakan kekerasan dan ancaman hukuman.
BACA JUGA : Sistem Politik, Pengertian dan Macam-macamnya
Tak jarang penguasa akan melakukan pembunuhan massal dan genosida kepada warga negara sebab warga negara tak ubahnya hanya seorang budak negara.
Kekuasaan yang absolut, penuh dan tanpa batasan inilah yang mengakibatkan seorang despot akan condong pada penyelewengan dan korupsi sebab tak ada struktur yang mengawasi.
Montesquieu seorang ahli politik pada abad pencerahan berpendapat tentang perbedaan mendasar antara despotisme dan monarki adalah aturan dan waktu.
Bila dalam sistem pemerintahan despotisme penguasa atau pemerintah berdasarkan keinginannya sendiri sehingga cenderung lalim dan sewenang-wenang.
Sedangkan sistem pemerintahan monarki penguasa atau pemerintah mengunakan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dan hal itu bersifat tetap dan mengikat.
Awal Mula Sistem Pemerintahan Despotisme
Pada zaman Yunani istilah despotisme melekat kepada mereka seorang majikan atau tuan dalam sebuah rumah tangga. Para majikan ini memerintah para pelayan atau pembantu rumah tangga yang pada prinsipnya kala itu adalah budak.
Seiring perkembangan zaman kemudian despotisme beralih medan menjadi salah satu yang identik dengan pemerintahan dan kekuasaan.
Pada era-era awal peradaban manusia sistem pemerintahan despotis sangat umum sebagai sistem pemerintahan dan tata kelola pemerintahan.
Istilah despotimse kemudian mengambarkan sebuah aturan yang tiran. Rujukannya jelas pada seorang penguasa dan pemimpin yang melakukan praktek-praktek kekuasaan dengan cara yang kejam dan menindas.
Awal mula kemunculan despotisme yang merujuk pada pemerintahan dilakukan oleh seorang penguasa Perancis pada tahun 1960an bernama Louis XIV.
BACA JUGA : Mengenal 10 Macam Gaya Kepemimpinan, Ini Jawabannya
Louis XIV membawa sistem pemerintahan ke dalam bentuk tata kelola kekuasaan raja yang lebih bebas, sewenang-wenang dan tidak teratur.
Berdasarkan catatan sejarah lain, istilah despot pertama kali digunakan oleh Manuel I Komnenos untuk melegitimasi ahli waris Alexius-Béla. Pada awalnya Despot adalah sebuah gelar pada kekaisaran Romawi Timur pada (1143-1180).
Namun tidak selamanya despotisme memiliki konotasi negatif. Misalnya saat terjadi isu-isu terkait ide pada zaman pencerahan.
Kala itu seorang raja yang absolut mengunakan kekuasaanya untuk melakukan berbagai hal mulai dari strukturasi hingga reformasi pada sistem bermasyarakat dan sistem politik.
Dengan kata lain keuasaan absolut yang dipegang oleh penguasa yang visioner juga akan memunculkan berbagai hal kebaikan dan perubahan yang cenderung berpihak kepada semua golongan.
Beberapa penguasa yang pernah mengunakan sistem pemerintahan despotisme adalah Firaun. Pada zaman firmaun kekuasaan tak terbatas apapun sehingga sesuka firaun tentang bagaimana cara menjalankan pemerintahan.
Pada era modern kita bisa melihat Jenderal Idi Amin Dada Oumee penguasa Uganda pada kurun waktu tahun 1971- 13 April 1979.
Seorang diktator penguasa Uganda ini mencatatkan sejarah atas nama dirinya sendiri sebagai seorang penjagal rakyat dan penindas rakyat. Selama hampir 9 tahun rakyat Uganda dihantui oleh kekerasan dan pembunuhan.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Despotisme
1. Kekuasaan Absolut
Pada sistem pemerintahan despotisme bentuk pemerintahan bersifat absolut dengan pemimpin atau penguasa hanya satu orang saja. Keabsolutan penguasa mengakibatkan penguasa lalim terhadap siapa pun yang melawan kedendaknya.
Pada saat itu masyrakat yang menganut despotisme sebagai sistem pemerintahan belum mengenal narasi sistem politik demokrasi seperti era modern saat ini.
BACA JUGA : Sistem Politik Totaliter, Pengertian, Macam dan Ciri-Cirinya
2. Pemerintahan Tidak Berdasarkan Hukum Dan Aturan
Dalam sistem pemerintahan despotisme tidak ada aturan hukum yang mengikat sehingga para pemangku kekuasaan bebas melakukan apapun sesuai kehendak mereka.
Aturan hukum yang ada dalam sistem pemerintahn ini hanya berdasar pada keinggingan penguasa belaka. Benar dan salah tergantung pada personal penguasa bukan pada pengertian konvensional masyarakat.
3. Kekuasaan Tidak Dibatasi Waktu
Pada prakteknya kekuasaan sistem despotisme tidak memiliki batasan waktu kekuasaan. Hampir serupa dengan sistem pemerintahan monarki, kekuasaan pada sistem despotisme akan diturunkan kepada anak turunya.
4. Warga Negara Hanya Sebagai Budak dan Hamba
Dengan tidak adanya aturan hukum dan batasan waktu berkuasa maka masyarakat dalam sistem despotisme hanya sebagai budak dan hamba bagi penguasa.
Tak jarang seorang penguasa memiliki semua hak milik atas negara dan wilayah kekuasaanya. Warga negara tidak memiliki hak milik pribadi.
Aktivitas ekonomi berasal dari pekerjaan mereka mengelola sumber daya yang dimiliki oleh kekuasaan.
BACA JUGA : Sistem Politik Demokrasi Liberal, Pengertian, Macam dan Cirinya
5. Keteraturan Sosial Melalui Ancaman
Dalam sistem politik baik itu sistem politik otoriter, sistem politik totaliter bahkan sistem politik demokrasi untuk mencapai keteraturan sosial seorang penguasa mengunakan aturan atau hukum. Hukum berlaku kepada semua pihak baik yang berkuasa maupun rakyat.
Namun dalam sistem pemerintahan despotisme untuk mencapai ketertiban dan keteraturan sosial pemerintah mengunakan ancaman baik dalam bentuk kekerasan dan hukuman.
6. Sering Terjadi Pembunuhan dan Kekerasan
Dengan tidak adanya peraturan yang mengikat untuk para penguasa maka penguasa dapat secara bebas menjalankan sistem pemerintahan sesuai yang mereka kehendaki.
Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sebuah konflik belum ada mekanisme yang jelas sehingga siapa yang lebih berkuasa dan kuat itulah yang akan menang.
Dalam sistem pemerintahan ini penguasa juga tak segan mengunakan kekerasan bahkan pembunuhan kepada siapa saja yang menentang kehendaknya.
7. Tidak Ada Oposisi Dalam Pemerintahan
Dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak ada seorang oposisi, selain karena sistem pemerintahan depotisme belum memiliki mekanisme, sistem pemerintahan ini menjadikan penguasa memiliki segala bentuk sumber daya.
Sumber daya yang tak lain masyarakat ini harus selalu tunduk dan patuh pada titah para penguasa. Apapun yang menjadi perinrah seorang penguasa harus menjadi hal yang prioritas.
Nah! demikian penjelasan kali ini mengenai sistem pemerintahan despotisme, semoga dapat menjadi referensi sahabat muda bicara semuanya.
