Apa Itu Arti Demokrasi Tidak Langsung? Pengertian dan Ciri-Cirinya

Ilmu Politik287 Dilihat

Mudabicara.com_ Sistem demokrasi tidak langsung merupakan salah satu implementasi dari sistem politik demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat.

Dalam praktek penyaluran aspirasi rakyat sistem pemerintahan demokrasi mengunakan dua metode yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

Nah! kali ini mudabicara akan mengulas secara mendalam tentang apa itu arti demokrasi tidak langsung, mulai dari pengertian dan ciri-cirinya. Selengkapnya simak ulasan berikut ini:

Baca Juga : Sistem Politik Demokrasi, Pengertian, Macam dan Ciri-cirinya

Apa Itu Demokrasi Tidak Langsung?

Demokrasi Tidak Langsung

Penjelasan yang paling dekat dengan demokrasi tidak langsung berasal dari seorang ahli politik bernama Charles Frederick Strong atau lebih dikenal C.F Strong.

C.F Strong memberi pengertian demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang didalamnya terdapat dewan perwakilan yang berasal dari masyarakat.

Dewan perwakilan tersebut beraktifitas penuh secara politik berdasarkan sistem perwakilan dengan memiliki tugas dan fungsi sebagai check and balancing, pengawasan dan budgeting kepada pemerintah agar pemerintahan mampu bertanggung jawab atas segala aktivitas pemerintahannya.

Oleh karena itu, demokrasi tidak langsung adalah sebuah sistem demokrasi dimana suara aspirasi rakyat disalurkan melalui lemabaga perwakilan.

Dalam prakteknya demokrasi tidak langsung cocok digunakan sebagai sistem politik di negara-negara modern dengan wilayah yang luas dan pendudukĀ  yang banyak serta multietnis.

Baca Juga : Sistem Politik, Pengertian dan Macam-macamnya

Pemilihan umum menjadi ruang masyarakat menyalurkan aspirasi dan memilih dewan perwakilan yang akan mewakili suara politik mereka.

Sayangnya dalam demokrasi tidak langsung partisipasi politik hanya dihitung melalui jumlah atau nominal sehingga dalam pemutusan kebijakan masyarakat sering tidak terlibat.

Oleh karena itu, rakyat tidak bisa memiliki kesempatan secara terbuka dalam menentukan hak-haknya sebagai warga negara dalam politik.

Dan tak jarang pula aspirasi rakyat tidak terwadahi secara penuh dalam bentuk keputusan dan kebijakan yang memihak kepentinga umum masyarakat.

Dalam demokrasi ada beberapa prinsip baku yang mesti menjadi pengertian bersama yaitu pengakuan hak asasi manusia, Pemisahaan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya.

Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan berposisi dan terakhir pendidikan politik atau kewarganegaraan.

Semua prinsip di atas semestinya harus menjadi pegangan seluruh warga negara dalam menjalani kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Baca Juga : Pengertian Sistem Pemerintahan, Macam dan Contohnya

Dengan demikian demokrasi yang di cita-citakan demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat terwujud dengan baik dan cepat.

Dalam idealita demokrasi, segala bentuk kepentingan ditujukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga narasi kekuasaan di atas kedaulatan rakyat semestinya benar-benar tercipta.

Ciri-Ciri Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi Tidak Langsung

1. Partai Politik

Dalam demokrasi tidak langsung partai politik merupakan unsur penting dalam pembangunan demokrasi. Fungsi dan peran partai politik adalah sebagai kendaraan para calon dewan untuk duduk menjadi anggota dewan perwakilan.

Biasanya orang yang akan duduk sebagai anggota dewan harus memenuhi kriteria jumlah minimal pemilih pada daerah pemilihan.

Apabila seseorang tidak mencapai jumlah suara tersebut maka dianggap tidak memenuhi kriteria prasyarat sebagai anggota dewan perwakilan.

Di sisi lain, dalam demokrasi setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi calon kontestan, namun dalam demokrasi tidak langsung syarat manjadi kontestan harus melalui partai politik.

Baca Juga : Apa Itu Arti Demokrasi Langsung? Pengertian Dan Ciri-cirinya

Apabila ada orang yang maju secara independen biasanya memiliki kekuatan politik dan ketokohan yang mumpuni dan itupun ketika terjun ke pemilu belum tentu terpilih.

Selain menjadi kendaraan, partai politik juga berfungsi sebagai wadah pendidikan politik kepada masyarakat agar memahami demokrasi secara ide dan prakteknya.

2. Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bebas

Sebagai bentuk keterbukaan dalam proses demokrasi, pemilu harus berlandaskan azas jujur, adil dan bebas. Hal tersebut agar demokrasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pemilu biasanya diibaratkan pesta rakyat sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan aspirasi dan kepentinganya.

Disamping pemilu merupakan wadah politik rakyat dalam menyalurkan aspirasinya dengan memberikan suara kepada salah satu calon anggota dewan.

3. Memiliki Wilayah Luas

Praktek demokrasi tidak langsung biasanya terjadi di negara yang memiliki wilayah luas. Hal tersebut agar setiap aspirasi mudah untuk diakomodir berdasarkan usulan anggota dewan perwakilan.

Di sisi lain, negara dengan wilayah luas tentu memiliki beragam kepentingan sehinnga untuk mempermudah pengambilan keputusan maka sistem yang cocok adalah demokrasiĀ  tidak langsung.

4. Jumlah Masyarakat Banyak dan Multi Etnis

Dalam situasi masyarakat yang komplek kadang pengambilan keputusan dan kebijakan begitu rumit karena harus mengakomodir setiap keinginan dan kepentingan dari berbagai macam pihak.

Oleh sebab itu, demokrasi tidak langsung cocok sebagai skema dalam mewadahi kepentingan dan pembentukan kebijakan melalui rapat-rapat dewan.

Apabilla jumlah masyarakat banyak dan multi etnis namun mengunakan demokrasi langsung maka rentan tejadi konflik secara horizontal dan sudah dalam mencapai musyawarah mufakat.

5. Membutuhkan Biaya Tinggi

Demokrasi tidak langsung membutuhkan banyak biaya karena memerlukan lembaga pemilihan dan pengawasan dalam pemilu baik dalam tingkatan nasional maupun daerah.

Baca Juga : Sistem Politik Demokrasi Liberal, Pengertian, Macam dan Cirinya

Meskipun di era digital seperti sekarang ini struktur dan infrastruktur dalam pemilu ada kemungkinan berbasis digital. Namun di berbagai negara tertentu narasi digital belum bisa digunakan karena masih terkendala pemerataan internet.

6. Rentan Terjadi Paradoks Kepentingan

Dalam sistem demokrasi tidak langsung partai politik memiliki peran vital dalam melakukan pendidikan politik. Partai politik sebagai lembaga politik berkewajiban memberikan pelatihan dan wawasan bagaimana idealnya demokrasi berlangsung.

Namun dalam prakteknya partai politik mengalami paradoks dalam memperjuangan kepentingan rakyat, apakah benar murni demi kepentingan rakyat atau hanya kepentingan suara parta politik.

Apalagi dalam praktek demokrasi tidak langsung tak jarang terdapat berbagai partai politik sehinnga tentu menghasilkan negosiasi-negosiasi politik yang syarat akan kepentingan.

7. Keputusan dan Kebijakan Berdasarkan Kehendak Rakyat

Dalam demokrasi segala bentuk keputusan dan kebijakan semestinya berdasarkan atas kehendak rakyat secara penuh dan mengikat.

Demokrasi tak langsung yang dijalankan mengunakan sistem perwakilan ini memang tidak mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Namun dalam prakteknya setiap dewan perwakilan harus turun ke bawah dan sering bertemu dengan masyarakat sehingga mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Baca Juga :Sistem Pemerintahan Demokrasi, Pengertian dan Ciri-Cirinya
Meskipun dalam prakteknya, banyak sekali dewan perwakilan yang lebih mementingkan kepentingan golongan, kelompok dan partai politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

Lebih parahnya lagi, lembaga partai politik malah mengalami dedemokratisasi dengan tidak adanya pergantian ketua umum secara demokratis karena cenderung feodal dan muncul politik dinasti.

Sekian penjelasan mengenai demokrasi tidak langsung kali ini, semoga menjadi wadah sahabat mudabicara dalam belajar ilmu politik. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, selamat membaca!

 

Tulisan Terkait: