Mudabicara.com_ Sistem politik diktator merupakan sistem politik yang memiliki ciri hampir sama dengan sistem politik totaliter dan sistem politik otoriter. Sistem politik ini juga didefinisikan sebagai otokrasi bentuk pemerintahan.
Istilah diktator sendiri erat kaitannya dengan penindasan dan kekerasan. Biasanya pemerintahan yang memakai sistem politik diktator tidak memberi ruang warga negaranya untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan.
Kegiatan warga negara terikat oleh penguasa atas negara sehingga kebebasan yang melekat pada warga negara adalah memuji penguasa.
Nah, kali ini mudabicara ingin mengulas lebih dalam tentang pengertian sistem politik diktator, macam dan ciri-cirinya. Selengkapnya simak ulasan berikut ini:
BACA JUGA : Sistem Politik, Pengertian dan Macam-macamnya
Pengertian Sistem Politik Diktator
Secara etimologi diktator berasal dari kata diktator yang berarti orang yang memerintah dengan kekuasaan dan hak absolut. Pada zaman Romawi kuno kata diktator dipakai sebagai gelar pemerintahan republik di saat keadaan genting, krisis dan darurat.
Seiring perkembangan zaman kata diktator cenderung menggambarkan penguasa yang menindas dan melakukan penyalahgunaan wewenang.
Pemerintahan diktator menjadikan pemimpin memiliki kekuatan penuh sehingga proses pemerintahannya jauh dari kata demokratis.
BACA JUGA : Sistem Politik Totaliter, Pengertian, Macam dan Ciri-Cirinya
Hal itu disebabkan oleh latar belakang seorang diktator mendapatkan kekuasaan yang menggunakan kekerasan melalui proses kudeta.
Sejarah mencatat negara yang pernah memakai sistem pemerintahan diktator antara lain Jerman saat dipimpin Adolf Hitler, Polandia saat dipimpin oleh Eugeniusz Władysław Sikorski.
Italia saat dipimpin oleh Benito Amilcare Andrea Mussolini. Meski begitu tidak semua rezim diktator meletakan kekuasaannya hanya pada satu orang bisa jadi kelompok dan partai.
Relasi Diktator dan Kolonialisme
Pasca bubarnya kolonialisme dan hilangnya monarki di berbagai negara Asia, Afrika bahkan Amerika Latin sistem politik diktator mulai tumbuh subur.
Sistem politik diktator menjadi sistem politik yang diadopsi oleh negara-negara yang baru merdeka meski ada sebagian yang lain memilih sistem politik demokrasi.
Fakta mencacat negara dunia ketiga memang memerlukan golongan kelas menengah agar mampu menjalankan pemerintahan. Dengan cepat golongan kelas menengah merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan.
BACA JUGA : Sistem Politik Oligarki, Pengertian, Macam Dan Ciri-Cirinya
Sayangnya golongan menengah pasca kolonialisme adalah para petinggi militer sehingga mereka mendirikan kekuasaan dengan kediktatoran militer.
Disamping fakta bahwa sosok diktator adalah orang yang berpengaruh terhadap sebuah pembentukan negara.
Pastinya seorang diktator membawa perubahan yang sangat besar pada sebuah wilayah sehingga mereka dengan cepat merebut kekuasaan dan menetukan sistem politiknya.
Meskipun pada era modern sistem politik diktator mulai tergantikan dengan sistem politik demokrasi. Bahkan seorang Vladimir Putin seorang yang dianggap diktator oleh Joe Biden mengatakan sistem politik otoriter dan diktator merupakan sistem politik yang tidak akan bertahan lama.
Putin menilai sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang ideal dan paling baik.
Selain melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan, sistem politik demokrasi memberi ruang kebebasan kepada masyarakat sipil untuk berkelompok dan berkumpul.
BACA JUGA : 10 Manfaat Belajar Politik Untuk Anak Muda
Macam-Macam Diktator
1. Diktator Militer
Diktator militer adalah kekuasaan yang mengunakan militer sebagai alat untuk mengatur pemerintahan. Sejarah mencatat banyak sekali negara yang memiliki pengalaman kelam dalam diktator militer.
Biasanya dalam diktator militer sering terjadi kejahatan kemanusian seperti pembunuhan, penyiksaan sampai pada genosida. Masyarakat sipil tidak mampu melakukan perlawanan sebab melawan artinya siap menerima akibatnya.
Selain militer memiliki keleluasaan mengunakan senjata, militer juga tak segan-segan melakukan kekerasan bahkan pembunuhan.
Masyarakat sipil akan terpenjara ketakutan dan peraturan ketat karena biasanya pemimpin dalam diktator militer adalah seorang Panglima Besar Militer
2. Diktator Politik
Seorang pemimpin dalam diktator politik tidak mesti dari militer namun bisa saja berasal dari sipil. Hukum dan undang-undang hanya menjadi penyambung kepentingan penguasa.
Penguasa memiliki kebebasan dalam mengatur pemerintahan dan ritme politik. Adanya sistem pemilihan hanya menjadi boneka orkestra penguasa. Para penguasa dapat mengendalikan seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum dan budaya.
BACA JUGA : Sistem Politik Demokrasi Liberal, Pengertian, Macam dan Cirinya
Ciri-Ciri Sistem Politik Diktator
1. Kekuasaan Terpusat Pada Satu atau Sekelompok Orang
Sistem politik ini meletakan kekuatan terpusat pada satu atau sekelompok orang. Kekuasaan yang seperti ini rentan terjadi kekerasan dan penyalahgunaan wewenang.
Selain tidak adanya kritik dari masyarakat sistem politik diktator meletakan warga negara sebagai orang-orang yang wajib mematuhi aturan negara. Melakukan protes dalam bentuk apapun akan dianggap pemberontakan dan wajib disingkirkan.
2. Pemerintahan Tidak Berdasarkan Konstitusional
Kekuatan mutlak mendominasi sehingga undang-undang bahkan konstitusi tidak berguna. Undang-undang akan berlaku dan berguna namun akan ditetapkan dengan serba darurat dan tentu diatas titah kepentingan penguasa diktator
3. Negara Berdasarkan Kekuasaan
Dalam sistem politik ini kekuasaan biasanya didapatkan dari proses kudeta dan paksa. Alhasil semua tata kelola pemerintahan berdasarkan kekuasaan. Undang-undang dan hukum tidak menjadi acuan dalam sistem politik diktator.
BACA JUGA : Sistem Politik Otoriter, Pengertian, Macam dan Ciri-cirinya
4. Pembentukan Pemerintahan Tidak Melalui Musyawarah
Pemimpin dalam sistem politik ini memiliki keleluasan dalam menentukan struktur pemerintahan. Pembentukan pemerintahan biasanya melalui perintah atau titah melalui penguasa dan tentu memiliki kekuatan hukum.
Meski tidak dalam keadaan terdesat atau darurat penguasa dalam sistem ini bebas saja dalam mengeluarkan dekrit.
5. Pemilu Tidak Demokratis
Pemilu dalam sistem politik diktator tetap menjadi rutinitas yang perlu dijalankan namun hanya ada satu partai yang memonopoli kekuasaan.
Meskipun ada beberapa partai yang menjadi pesaing namun partai-partai tersebut hanya sebagai pelengkap administrasi. Pemilu hanya sebagai legitimasi kekuasaan pemerintah meskipun terjadi monopoli dan mobilisasi untuk memenangkan salah satu kandidat.
6. Penangguhan Pemilihan Dan Kebebasan Sipil
Kebebasan sipil hanya menjadi angan-angan dalam sistem diktator. Masyarakat yang melakukan protes, demonstrasi dan kritik hingga menganggu stabiltas atau status quo akan mengalami represi dari pemerintah
Bahkan seandainya pemimpin tidak dapat mengkontrol gelombang protes tak segan-segan para pendemo akan mengalami kekesaran bahkan sampai pembunuhan.
BACA JUGA : Sistem Politik Otokrasi, Pengertian, Faktor dan Ciri-cirinya
7. Represi Terhadap Lawan Politik
Hampir dalam sistem politik diktator tidak ada opisisi secara struktur pemerintahan maupun gerakan sipil. Walaupun ada lawan politik pemimpin diktator akan menyingkirkannya dengan segala cara baik dengan cara pengekangan, penahanan, penindasan dan penekanan.
8. Tidak Ada Supremasi Hukum
Posisi hukum dalam sistem ini tidak pada tingkatan tertinggi. Hukum malah menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan status qou.
Berbeda dengan sistem politik demokrasi liberal yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi sebagai batasan penguasa untuk melakukan tata kelola pemerintahan.
9. Pemimpin Mencoba Mengultuskan Diri
Propaganda akan menjadi senjata pemimpin diktator untuk mengkultuskan diri. Biasanya propaganda melalui media massa baik elektronik maupun televisi.
Taka jarang juga dengan berita-berita bohong untuk memberi efek takut pada rakyat. Narasi media akan selalu positif terhadap pemerintahan dan hal itu terjadi setiap hari bahkan mungkin sampai di waktu-waktu prime time.
